KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, meminta pengelolaan APBD 2027 dilakukan lebih efisien di tengah ruang fiskal daerah yang terbatas. Setiap anggaran diminta diarahkan pada program prioritas yang memiliki target kinerja jelas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Siska saat rapat paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Kantor DPRD Kota Kendari, Selasa (18/8/2026).
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, total pendapatan daerah Kota Kendari diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,595 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp599,8 miliar.
Sementara itu, total belanja daerah direncanakan mencapai sekitar Rp1,548 triliun. Adapun secara keseluruhan, rancangan APBD Kota Kendari 2027 tercatat sekitar Rp1,620 triliun.
Siska mengatakan kondisi fiskal tersebut menuntut pemerintah lebih cermat dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD.
“Penyusunan rancangan KUA dan PPAS ini dilaksanakan dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas. Karena itu, kita dituntut lebih efektif dan efisien dalam mengalokasikan anggaran,” kata Siska.
Menurutnya, kebijakan belanja daerah 2027 akan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan program prioritas, pembangunan infrastruktur serta pengembangan perekonomian daerah.
Pemerintah juga akan berupaya mengendalikan belanja non prioritas agar anggaran dapat lebih banyak diarahkan pada program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Di sisi pendapatan, Pemkot Kendari menargetkan peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang sah. Strateginya antara lain melalui pemutakhiran data wajib pajak, penguatan pengawasan, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah.
Transfer dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga diproyeksikan sekitar Rp133,8 miliar, yang bersumber antara lain dari dana bagi hasil pajak. Sementara pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sekitar Rp24 miliar, termasuk penerimaan dari pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Untuk pembiayaan, Pemkot Kendari mengalokasikan sekitar Rp59,7 miliar untuk pembayaran cicilan pokok utang jangka panjang serta sekitar Rp12 miliar untuk pengeluaran pembiayaan lainnya.
Siska menegaskan APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan bentuk kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan DPRD.
“Setiap program harus memiliki target kinerja yang jelas dan terukur. Kita ingin memastikan anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Rancangan KUA dan PPAS 2027 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kota Kendari. Siska berharap pembahasan berlangsung konstruktif dan tepat waktu sehingga dapat menjadi dasar penyusunan APBD Kota Kendari 2027.
“Kita ingin membuktikan bahwa di tengah berbagai tantangan fiskal, kita tetap mampu menghadirkan inovasi, efisiensi dan kebijakan yang bermakna bagi masyarakat Kota Kendari,” pungkasnya. (cds)
Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan
