KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Penjabat (Pj) Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sultra bertempat di salah satu hotel di Kota Kendari, Senin (4/11/2024).
Rapat koordinasi ini diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sultra, dengan mengangkat tema “Konsolidasi Pemerintah Provinsi Bersama Forkompinda Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2024”.
Rakor ini bertujuan untuk membahas berbagai regulasi yang mendasari penyelenggaraan Pilkada, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara.
Selain itu juga, dalam rapat koordinasi ini membahas peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan koordinasi pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Andap menekankan pentingnya kerjasama semua pihak untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif menjelang Pilkada.
Konsolidasi antar instansi antar instansi sangat penting untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 berjalan dengan baik, sukses dan kondusif.
“Kita harus bersatu padu untuk memastikan Pilkada ini transparan, adil, dan tidak ada celah untuk kecurangan,” ungkapnya.
Lanjutnya, Andap meminta semua pihak berkomitmen untuk menyukseskan Pilkada serentak dengan integritas dan profesionalisme.
Melalui rakor konsolidasi ini, Andap berharap dapat terjalin sinergi yang semakin baik untuk mewujudkan Pilkada di Sultra tahun 2024 semakin berkualitas dan kondusif.
Pj Gubernur mengingatkan dalam waktu yang tersisa menuju pemungutan suara pilkada pada 27 November nantinya yakni sisa 22 hari, 22 jam dan 15 menit, dapat berjalan lancar.
Olehnya itu, disisa waktu tersebut ia mengapresiasi seluruh jajaran penyelenggara, pengawas pilkada serta TNI/Polri atas dedikasi dan kerja keras, sehingga tahapan Pilkada sejauh ini dapat terselenggara dengan baik
“Semua pihak harus dapat memastikan seluruh tahapan penyelenggara dapat berjalan dengan baik, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga distribusi logistik Pilkada, termasuk bagi pemilih disabilitas,” terang Mantan Kapolda Sultra itu.
Selain itu, hal penting lainnya yakni terkait persiapan logistik yang harus terpenuhi dan didistribusikan tepat waktu, termasuk pendataan yang akurat dan pengawasan yang ketat. Prosesnya harus sesuai ketentuan dan bebas kecurangan.
Ia juga mengingatkan tentang peran Bawaslu dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya partisipasi pemilih dan pencegahan pelanggaran Pilkada 2024.
Hal penting lainnya yakni perlunya perhatian kepada sejumlah daerah terdepan dan terluar dalam pelaksanaan Pilkada seperti Wakatobi, Bombana, Buton Selatan, dan Konawe.
“Pemprov telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2024, termasuk alokasi anggaran dan rekrutmen badan ad hoc. Langkah ini sebagai dukungan untuk suksesnya Pilkada di Sultra,” ucapnya.
“Harapannya dengan semangat kolaborasi, rakor ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi yang bermanfaat dalam menghadapi tantangan Pilkada, sehingga dapat menjamin proses demokrasi yang baik dan aman di Sulawesi Tenggara,” tutupnya. (Adv)
