Politik

Usulan Penundaan Pemilu Bukan Suara Demokrasi, Jokowi Diminta Fokus Tangani Masalah Negara

PLAY

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Baru-baru ini rakyat Indonesia, dihebohkan dengan isu penudaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.

Direktur Eksekutif Parameter Indonesia, Rasmuddin mengatakan mengenai wacana ini, sebenarnya jauh hari sebelumya telah jadi bahan perbincangan.

Menurutnya, isu tersebut mulai bergulir tahun 2019 lalu. Dimana kelompok pendukung Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, menyuarakan agar Jokowi menjabat presiden selama tiga periode

Karena bolanya sangat liar pada saat itu, Jokowi dengan tegas membantah dan menyatakan kalau ada yang usulkan wacana itu maka ada tiga motif menurut Jokowi.

“Pertama, ingin menampar muka Jokowi, kedua ingin cari muka, ketiga ingin menjerumuskan Jokowi. itu pernyataan yang disampaikan istana negara tahun 2019 lalu,” ungkap dia, Sabtu (12/3/2022).

Tentu pernyataan Jokowi, membuat publik sontak mengapresiasi, khususnya yang kontra terhadap isu perpanjangan jabatan presiden.

Namun pihak lain, masih banyak dari mereka yang ragu jika dimasa mendatang sikap Jokowi dapat berubah soal isu perpanjangan.

Ini keraguan bagi kelompok yang kontra dengan usulan perpanjangan jabatan. Pasti mereka punya alasan kuat, karena trauma dari beberapa hal, jika Jokowi terkesan dalam tanda petik tidak konsisten terhadap pernyatannya.

Contoh dikala itu, beberapa kali Jokowi mengeluarkan statmen mengenai KPK. Bahwa kata orang nomor wahid di negara ini akan memastikan lembaga yang bernama KPK dimasa dia menjabat akan berdiri kuat, kokoh, jauh dari segala macam intrik-intrik intrepensi politik

Namun faktnya, setelah diamati makin kesini posisi KPK makin melemah. Hal itulah yang membuat kelompok penolak ragu. Tentu masih banyak contoh-contoh lainnya

“Sehingga pak Jokowi dinilai sangat inkonsistensi terhadap pernyatan atau sikap Jokowi. Jadi wajar jika ada sebagian publik dikala itu ada yang menilai bahwa pernyatan Jokowi tidak dapat dipegang,” katanya.

Dua tahun setelahnya, isu itu kemudian kembami terdengar. Melalui pernyatan Amien Rais yang menyebut bahwa ada sekelompok orang yang ingin mengubah  ketentuan dalam UU 1945 ihwal masa jabatan presiden melalui proses amendemen UU 1945.

Karena pada saat itu, kondisi mulai memanas, Jokowi kembali merespon bahwa dirinya tidak ada niat atau berminat untuk menjadi presiden tiga periode.

Di tahun 2022 isu Jokowi tiga periode dimodifikasi ke narasi perpanjangan ataupun penundaan Pemilu 2024. Subtansi sama, sifat perpanjangan atau penudaan tidak ada pemilihan di 2024.

Wacana ini kembali di bangkitkan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Ia membangkitkan isu pemunduran masa jabatan presiden dengan dalih dunia usaha kembali bangkit usai terpuruk karena pandemi Covid-19 dalam kurun dua tahun terkahir.

Disetuasi cukup memanas, bukan lagi Jokowi yang merespon, tapi Deputi Lima Staf Kepresidenan, Djali Suari mewakili Jokowi.

Dia menyatakan bahwa presiden Jokowi tidak berminat menjadi presiden tiga periode. Jokowi  patuh terhadap konstitusi Repbulik Indonesia (RI).

Sebulan isu memanas, kemudian disusul oleh Ketua DPP PKB, Muhaimin Iskandar, yang notabene partai PKB berada dalam lingkaran koalisi Jokowi.

Muhaimin Iskandar menyatakan sikap mendukung penundaan Pemilu 2024 dengan alasan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

“Wajar saja kalau keresahan publik makin menjadi. Karena tadinya pendukung bukan dari partai, tapi kini justru datang dari partai,” ungkapnya.

Tak sampai ke Muhaimin, kemudian direspon oleh Ketua DPP PAN dengan wacana yang sama dan dukungan yang sama, bahwa ia setuju jika penundaan Pemilu 2024 dengan alasan biaya demokrasi yang begitu mahal dan seterusnya .

Berselang beberapa hari kemudian, disusul Ketua DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga Materi Ekonomi di kabinet bersatu Jokowi.

Dukungan tiga partai yang berada dalam lingkaran koalisi Jokowi, membuat masyarakat makin resah dengan asumsi wacana ini tinggal menghitung waktu saja untuk menjadi sesuatu yang dijalani.

Sebab, ketika mereka membangun koalisi besar di DPR RI dan bersepakat melakukan amandemen konstitusi, maka itu bukan hanya sebagai isu belaka tetapi bisa menjadi hal yang dapat terwujud.

“Karena kenapa, dari merekalah ketua-ketua partai yang punya kendali sebagai lokomotif partai yang bisa mengandalikan atau menginisiasi perubahan amandemen. Sehingga narasi yang mereka bangun mengenai penudaan Pemilu 2024, itu bisa betul terwujud. Ini yang mesti kita pahami,” katanya.

Makanya lanjut Rasmuddin, dari beberapa rangkaian skenario narasi perpanjangan hingga timbul penundaan Pemilu 2024 nanti, membuat masyarakat makin gelisah.

Pasalnya, sebelumnya usulan wacana itu datang bukan dari lingkaran partai melainkan simpatisan. Tapi sekarang justru ketua partai yang berada dilingkaran koalisi ikut mendukung.

Untung saja, kata Rasmuddin mayoritas partai koalisi Jokowi, seperti PDIP, Gerindra, Nasdem, PPP dan beberapa partai koalisi lainnya, kontra dengan isu ini.

“Saya tidakf tahu apa pertimbangan mereka, terutama kepada ketua PKB, PAN dan Golkar. Padahal kita lihat mereka punya ambisi menuju Pilpres 2024, kemudian menggelontorkan wacana penundaan Pemilu 2024,” cetusnya.

Celakanya lagi, Rasmuddin menerangkan  dukungan partai terhadap wacana tersebut, akan membuat kepercayaan baik secara personal dalam hal elektabilitas maupun elektabilitas partai jadi bermakna negatif.

Publik akan mengingat bahwa tiga partai ini pernah mewacanakan hal-hal yang tidak baik dalam perspektif masyarakat, karena situasi bangsa yang dalam kondisi tidak sehat.

Masalahnya cukup komplit, lalu kemudian mereka tidak konsen dengan masalah yang dihadapi masyatakat, justru kontra dengan keinginan masyarakat.

“Tentu dalam alam hal ini elektoral personal dan partai mereka berpengaruh. Dan saya katakan mereka sedang menggali kuburan diri mereka sendiri secara elektoral,” jelas dia.

Lantas mendengar dukungan tiga partai  dan melihat reaksi publik, Jokowi pun meresponnya. Jokowi menyatakan siapa siapapun boleh mengusulkan penudaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, baik menteri ataupun partai politik.

Sebab, ini negara demokrasi, bebas untuk berpendapat, tetapi kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk pada aturan dan konstitusi.

Rasmuddin bilang, bukannya meredam atau membuat situasi menjadi kondusif, justru pernyatan Jokowi mengundang reaksi yang cukup besar. Seketika dipelajari narasi atau statemenJokowi timbul sesuatu yang bisa bermakna dua.

Ia menilai, pernyataan terkahir Jokowi kesan ketegasannya sebagai kepala negara tidak terlihat cukup lemah dari pernyataan sebelumnya. Ada kecenderungan isu yang dihembuskan bisa saja nyata terjadi.

Respon Jokowi bukan memberikan ketenangan batin kepada kelompok kontra.
Mestinya sebagai presiden, Jokowi tidak boleh memberikan statmen yang sifatnya abu-abu, harus hitam putih.

“Bagaimanapun, dalam konstitusi di negara ini, pernyataan presiden adalah sumber rujukan dalam bernegara,” imbuhnya.

Ia kembali menegaskan, usulan yang dianggap bagian dalam berdemokrasi,  justru akan mematikan demokrasi dalam kegelapan. Jad jangan dibolak balik  logikanya, bahwa yang menyuarakan bagian dari dinamika demokrasi.

Dalam konstitusi jelas telah diatur dalam pasal 7 UU Dasar 1945 menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden memegang masa jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya bisa di pilih kembali (menuju ke dua periode). Jadi sudah sangat jelas masa jabatan presiden dan wakilnya dibatasi selama sepuluh tahun dalam dua kali pemilihan.

“Bicara soal demokrasi, subatasinya kedaulatan rakyat, dimana rakyat adalah pemegang kendali penuh sebagai mana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 UU 1945,” jelasnya.

Oleh karena itu, Ramsuddin yang juga pengamat politik meminta Jokowi dan kabinetnya mending fokus menangani pemulihan ekonomi  dan serta aneka masalah yang tengah dihadapi masyarakat  saat ini.

Misal masalah bahan pokok, seperti kondisi saat ini kelangkaan minyak goreng dimana-mana terjadi. Itu luar biasa sekali efeknya.

“Jokowi harus paham bahwa konstitusi kita mengatur lima tahun dua kali pemilihan, dan menolak kelompok tertentu untuk menunda Pemilu 2024. Mending fokus menuntaskan masalah yang ada, bukanya menambah masalah yang takutnya efeknya akan lebih besar,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: J. Saki

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button