KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Komisi II DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana bersama KPU, Bawaslu dan Kemendagri di gedung parlemen DPR RI, Selasa (5/11/2019).
Dalam RDP tersebut anggota Komisi II DPR Hugua menyampaikan beberapa hal bagi penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu.
Pertama, Hugua mengatakan, rekrutmen PPS hingga KPPS harus dipertegas kembali terkait syarat surat keterangan sehat bagi calon PPS dan KPPS. Misalnya di dalam surat keterangan sehat itu harus dicantumkan riwayat penyakit calon PPS maupun KPPS.
[artikel number=3 tag=”pemilu,hugua”]
Sehingga kata dia, di tahapan Pemilu selanjutnya tidak ada lagi polemik petugas KPPS banyak sakit ataupun meninggal, seperti di Pilpres dan Pileg 2019 yang baru saja usai.
“Juga yang terpenting formulir C1 plano yang memuat hitungan hasil suara (hitungan lidi – lidi) itu di publis, ditempel langsung di TPS atau papan pengumuman desa. Sehingga masyarakat dan saksi TPS tahu hasil aslinya dan tidak ada lagi peluang manipulasi suara yang selama ini mudah dilakukan oleh petugas PPS,” ujar dia dalam rilis tertulisnya.
Kemudian anggota DPR Dapil Sultra ini juga mempertanyakan soal putusan dari Bawaslu untuk ditindaklanjuti oleh KPU, apakah punya dampak sanksi pidana kepada yang melanggar atau tidak. Karena selama ini putusan dari Bawaslu hanya sampai proses di DKPP, tidak ada sanksi pidananya.
Selanjutnya politisi PDIP ini juga menyampaikan kepada Kemendagri terkait penggunaan surat keterangan harus tegas apakah masih diberlakukan atau tidak sama sekali, sebagai pengganti e – KTP.
“Sampai saat ini yang belum rampung selain itu verifikasi daftar pemilih, harus dirampungkan, paling kurang minimal satu bulan sebelum hari pemilihan, supaya mengurangi kemungkinan disalahgunakan,” terangnya.
“Saya juga menyarankan agar e – voting menjadi pertimbangan untuk pemilu yang akan datang, dengan catatan semua terintegrasi dengan baik keamanan cyber juga diperhatikan dengan teliti sehingga keamanannya terjaga,” tandasnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Rani
