KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terus mengundang pro kontra dari sebagian kalangan, namun menurut Ketua Komisi III Penerapan zonasi merupakan sistem yang baik.
Ketua komisi III Sukarni Ali Madya mengatakan, pemerintah telah mencari metode yang tepat untuk penerimaan siswa baru, namun ia juga mengakui, bahwa metode zonasi ini masih banyak mengandung pro kontra dari masyarakat.
“Padahal menurut hemat kami metode sekrang ini sudah cukup bagus, karena ini ada beberapa kelebihan, yang pertama tempat sekolah siswa lebih dekat dengan tempat tinggal dan pemerataan pendidikan,” ujarnya Selasa (25/6/2019).
[artikel number=3 tag=”pendidikan,kendari”]
Sukarni juga menyampaikan, dalam pelaksanaan sistem zonasi ini masih ada orang tua siswa yang keberatan, pasalnya orang tua siswa melihat masih ada sekolah-sekolah yang menurutnya itu merupakan unggulan, sehingga keberadaan sekolah unggulan ini, menyebabkan orang tua yang wilayahnya di luar zonasi itu memaksakan menyekolahkan anaknya di sekolah unggulan ini menjadi persoalan.
Selain itu, dalam sistem zonasi ini di dalamnya masih ada problem seperti ada siswa yang tidak lulus karena kuota sekolah dalam zonasi terbatas, sehingga pihak DPR nantinya akan menambah ruang kelas untuk menampung siswa yang tidak tercover.
“Kami di DPR akan mengkaji berapa sebenarnya jumlah siswa yang dibutuhkan tiap zonasi, sehingga kami bisa merencanakan pembangunan infrastruktur, utamanya menyiapkan ruang kelas belajar termaksud juga tambahan guru yang akan mengajar di kelas itu,” ungkapnya.
“Saya berikan contoh misalkan SMP 1, masyarakat wilayah Tipulu bahkan masyarakat di luar zona mereka ingin bersekolah di SMP 1, sementara sekolah tersebut juga punya ruang kelas yang sangat terbatas dan kuota yang terbatas sehingga siswa yang berada dalam zonasi SMP 1 tidak semuanya bisa tercover ini salah satu persoalan karena keterbatasan ruang belajar,” Tambah Sukarni.
Politisi PAN ini juga mengatakan
Penerapan sistem zonasi sudah cukup bagus, dalam peraturan presiden melalui Permendikbud kami sependapat dengan keputusan presiden.
Namun katanya, pemerintah kota perlu mempersiapkan yaitu jumlah siswa yang ada pada zona terhadap kebutuhan SMP yang ada zona yang sama, jangan sampai sekolah tidak mampu menampung siswa pada zonanya. Selain itu, tahun ini akan menjadi tahun untuk melihat sebagaimana efektifnya dalam penggunaan zonasi ini terhadap tingkat PPDB untuk tahun ini.
Reporter: Musdar
Editor: Dahlan
