Unsur Pimpinan DPRD Sultra Dapat Mobil Dinas Baru, Akademisi: Tak Ada Kepekean dan Empati Sosial

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) mengadakan mobil dinas baru untuk unsur pimpinan, mulai dari Ketua DPRD Sultra hingga tiga Wakil Ketua DPRD Sultra. Mobil dinas baru merk Hyundai dengan taksiran harga miliaran rupiah per unitnya itu, diketahui telah diserahterimakan kepada unsur pimpinan DPRD Sultra tahun ini.

Bahkan dari beberapa kesempatan mobil dinas baru tersebut kerap terparkir di lobi perkiran khusus unsur pimpinan DPRD Sultra, seperti mobil dinas milik Wakil Ketua I, La Ode Muhamad Frebi Rifai nomor polisi DT 7, dan mobil milik Wakil Ketua III, Hj Hasmawati nomor polisi DT 9.

Adapun pengadaan atau belanja mobil dinas baru unsur pimpinan DPRD Sultra periode 2024-2029, tertera dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPBJP).

Pada lama tersebut, tertera nama paket belanja kendaraan dinas roda empat dengan pagu sebesar Rp5.589.000.000, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sultra, La Ode Butolo yang hendak dikonfirmasi awak media, menurut salah satu staf DPRD Sultra, yang bersangkutan sedang berada di luar daerah.

Kemudian awak media ini menghubungi La Ode Butolo lewat telepon dan pesan whatsapp, namun tidak direspon. Begitu juga Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, Wakil Ketua I, La Ode Muhamad Frebi Rifai, dan Wakil Ketua III, Hj. Hasmawati, enggan menjawab pertanyaan awak media ini saat dihubungi.

Pengadaan mobil dinas baru untuk unsur pimpinan DPRD Sultra tersebut, mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya datang dari Akademisi Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) Kendari, Andi Awaluddin.

Ia mengatakan, pengadaan mobil dinas untuk unsur pimpinan DPRD, prinsipnya bagaimana kemampuan daerah untuk melakukan kebijakan yang berbasis pemerataan dan mampu merespon harapan dan keinginan masyarakat.

“Tapi ketika anggota DPR, khususnya pimpinan, tidak ada kepekaan tentang empati publik yang saat ini sedang menyoroti bagaimana kemewahan fasilitas dan gaji besar yang diperoleh anggota DPR Saya pikir pengadaan ini menjadi cerminan bahwa anggota DPR utamanya unsur pimpinan tidak mempunyai empati sosial,” ucapnya, Kamis (2/10/2025).

Menurutnya, DPRD tidak lagi memandang penting harapan dan suara-suara rakyat, mereka lebih cenderung mementingkan bagaimana kenyamanan fasilitas, dengan standar kemewahan yang dipertontonkan kepada publik.

“Saya pikir itu sangat mencederai perasaan publik, dan ini menjadi buruk ketika sorotan publik harus mengarah kepada DPR lembaga legislatif. DPRD Sultra utamanya hari ini tidak punya kepekaan sosial,” tegas Andi Awaluddin.

Jika legislatif peduli lanjutnya, dengan kondisi masyarakat hari ini, seharusnya dari awal dilakukan revisi anggaran, kalau semisal dibahas di periode sebelumnya. Namun ini dibiarkan, dinikmati, dan dianggap salah satu fungsi pelayanan.

“Persoalannya, bagaimana kepekaan sosial, bagaimana empati sosial para petinggi DPRD Provinsi ini bisa merasakan gejolak perhatian masyarakat ketika ada isu kritik rakyat Indonesia pada lembaga DPRD atau DPR,” tutur Dosen Ilmu Politik UMK Kendari ini.

Ke depan, kata dia, legislator mesti harus lebih peka lagi dengan kondisi rakyatnya,
menjadi jembatan atau bahan evaluasi bahwa anggota DPRD tidak serta-merta banyak menghabiskan anggaran daerah.

Harusnya anggota atau unsur pimpinan DPRD Sultra berpikir bagaimana anggaran ini bisa dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan memperkaya diri, memfasilitasi diri dengan kemewahan dan lain-lain.

“Tapi poinnya adalah bagaimana kepekaan sosial anggota DPR, kepekaan terhadap isu-isu yang lagi panas-panasnya menjadi perhatian publik masyarakat Indonesia. Mereka menyoroti bagaimana kinerja DPRD selama ini yang tidak mencerminkan representasi masyarakat, tidak mencerminkan harapan masyarakat,” tukasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan