KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Sebanyak 45 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menggelar reses masa sidang III Tahun 2021.
Dari 45 legislator, salah satunya Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra, Aksan Jaya Putra (AJP) yang turun secara langsung menyerap aspirasi masyarakat.
Kali ini, legislator daerah pemilihan (Dapil) Kota Kendari, berkesempatan menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Nambo, Kecamatan Nambo, Selasa (5/10/2021).
Mewakili masyarakatnya, Lurah Nambo, Rajamuddin mengeluhkan progres pembangunan jembatan di salah satu jalan usaha tani di Kelurahan Nambo yang sampai hari ini belum ada kejelasan.
Padahal, pengusulan jembatan tersebut sudah sering disuarakan mulai dari musyawarah rencana pembangunan (musrembang) dan pertemuan lainnya.
Pihaknya beralasan mengapa persoalan ini terus dipresure, karena jalan usaha tani itu merupakan satu-satunya akses para petani.
“Kenapa jembatan yang kita usulkan, di jalan tersebut terbentang kali. Kasian para petani harus menyimpan kendaraannya karena tidak bisa lewat. Makanya kita berharap, dalam kesempatan ini Pak AJP bisa merealisasikannya,” harapannya.
Selain itu, ia juga menyampaikan kendala lain yang dialami warganya. Sebut dia warganya pernah mengusulkan kursi plastik terhadap salah satu anggota DPRD Provinsi Sultra saat reses sebelumnya.
Tapi lagi-lagi usulan itu belum juga terealisasi hingga saat ini. Olehnya itu, ia berharap politisi muda Partai Golkar dapat memberikan jawaban.
“Biasa kalau ada acara warga di sini terkendala kursi. Ya mudah-mudahan Pak AJP bisa mengabulkan,” jelas dia.
Menjawab itu, AJP mengatakan untuk persoalan jembatan, dirinya akan terlebih dahulu mengomunikasikan pada lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas terkait di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Sebab, kebijakan itu ada di ranah Dinas Pengerjaan Umum (PU) atau Dinas Pertanian. Pasalnya jembatan yang bakal dibangun nanti berada di jalan usaha tani.
Jika sudah jelas gaweanya siapa, lanjut dia, akan diturunkan konsultan untuk melihat secara langsung dan merincikan berapa anggaran yang perlu disiapkan.
“Kalau sudah jelas sudah masuk di dinas mana, tahun depan sudah bisa masuk. Sama halnya permintaan atau usulan lainnya saya akan perjuangkan,” katanya.
Selebihnya, untuk aspirasi lainnya, karena kebanyakan masuk dalam gawean pusat, seperti penerang jalan dan drainase, AJP menambahkan dirinya tetap akan mengkonsultasikan ke pihak terkait.
“Rata-rata usulan itu berada di jalan nasional, jadi bukan gawean Pemprov Sultra. Namun saya tidak akan lepas begitu saja, tetap kita kawal,” tandasnya. (bds*)
Reporter: Sunarto
Editor: J. Saki
