KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kendari dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kendari menyepakati perjanjian kerja sama sekaligus sosialisasi dan melakukan penandatangan kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Ruang Samaturu Balai Kota Kendari, Kamis (5/10/2023). Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan di Kendari, sehingga pihaknya juga mengundang pimpinan partai politik untuk mendiskusikan seperti apa peran masing-masing. Baik itu pemerintah, penyelenggara, termasuk peserta pemilu atau pilkada hingga aparat keamanan.
“Diskusi atau sinergitas itu sangat penting untuk menjaga kondusifitas wilayah, karena apapun yang telah direncanakan namun jika kondusifitas wilayah tidak terjaga maka pekerjaan itu akan sia-sia saja,” tuturnya.
Sinergitas tidak hanya dilakukan dengan KPU Kendari dan Bawaslu Kendari, tetapi juga BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan penyelenggaran BPJS Ketenagakerjaan bagi aparatur non ASN di Kendari.
“Sebagai pemerintah wajib untuk mendukung penyelenggaraan pemilu termasuk didalamnya pembiayaan,” katanya.
Pihaknya berharap, apa yang telah dikerjakan ini dapat memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kemajuan Kota Kendari, dimana sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi barometer setiap pelaksanaan kegiatan di Sultra.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kendari, Junaidin Umar mengungkapkan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini menjalin sinergitas antara Pemkot Kendari, BPJS Ketenagakerjaan, KPU Kendari dan Bawaslu Kendari dalam menjaga ketertiban di pelaksanaan pemilu serentak 2024.
“Sebagaimana dasar terlaksananya kegiatannya ini ialah penanganan konflik sosial, kita harap pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang bisa terlaksana dengan baik dan sukses,” pungkasnya.
Diketahui, kegiatan ini dihadiri pula Ketua KPU Sultra, Asril, Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo Banne dan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kendari, Muhammad Abdurrahman Sholih, serta pimpinan partai politik, kepala OPD, camat dan lurah lingkup Kota Kendari. (bds)
Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan
