KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD tahun anggaran 2024 yang saat ini tengah dibahas mendapat tanggapan oleh tujuh fraksi di DPRD Kendari. Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu menuturkan, penyusunan Raperda APBD 2024 mempertimbangkan berbagai aspek. Baik itu aspek sosial, ekonomi, politik dan keamanan. Termasuk mempertimbangkan kondisi Kota Kendari saat ini berkaitan isu pemilihan ekonomi daerah, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan dan dampak pengendalian inflasi, serta dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.
Sementara dari Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan, dalam penyusunan Raperda APBD 2024, Pemkot Kendari diminta lebih memperhatikan serta memprioritaskan program. Diantaranya mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM dan pertanian. Mendorong konektivitas antar wilayah untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan serta meningkatkan SDM.
Fraksi Nasdem berharap, Pemkot Kendari dapat menjalin kerja sama yang baik dalam pengelolaan anggaran dan dalam pelaksanaannya tidak melakukan perubahan secara sepihak.
“Kita juga meminta agar Pemkot kendari melakukan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya yang berhubungan dengan penerimaan daerah. Selain itu sumber PAD pun terus digali agar lebih maksimal,” ungkap Rahmat Suam, mewakili Fraksi Nasdem pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kendari, Selasa (21/11/2023).
Fraksi Gerindra diwakili Ld Ali Akbar mengatakan, dalam menciptakan tata kelola yang baik diharap pemerintah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensien pengeluaran penggunaan anggaran oleh pemerintah.
Hal senada diungkapkan Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia (DKI), Hasbulan, bahwa pengelolaan anggaran, terutama pengalokasiannya senantiasa harus lebih ketat dalam pengawasannya dan memperbaiki kinerja instansi.
Adapun Fraksi PKS berharap setiap OPD lebih meningkatkan inovasi dan kerja kerasnya sehingga dapat mencapai target-target pembangunan yang diprogramkan.
Fraksi PAN, Syaifullah Usman mengharapkan Raperda APBD 2024 dapat mengakomodir kepentingan prioritas yang bisa menyejahterakan masyarakat Kendari.
Di tempat yang sama, Rusiawati Abunawas, Fraksi Golkar, juga turut memberi catatan kepada Pemkot Kendari terkait Raperda APBD 2024 yakni hendaknya dana pemeliharaan PUPR yang berdampak langsung pada masyarakat harus direalisasikan dan memenuhi jadwal progres percepatan pelaksanaan kegiatan.
“Diharap seluruh OPD mampu mengoptimalkan anggaran 2024 di setiap satuan kerja,” pungkasnya. (bds)
Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan
