Mahasiswa dan DPRD Sultra Sepakat Tolak Kenaikan BBM Subsidi
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Ratusan mahasiswa yang tergabung dari beberapa aliansi menggeruduk Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di Jalan Abdullah Silondae, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Senin (5/9/2022).
Kedatangan massa aksi tersebut untuk menuntut atas kebijakan pemerintah yang menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar.
Koordinator Lapangan (Korlap) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhamadiyah Kendari (UMK) Arjun mengatakan, kenaikan BBM benar-benar membuat ekonomi masyarakat semakin sulit.
Kata Arjun, kenaikan BBM bukan hanya akan berdampak pada daya beli masyarakat terhadap BBM itu sendiri, namun juga akan berdampak pada kebutuhan pokok lainnya.
Mungkin bagi masyarakat menengah atas, kebijakan ini biasa saja dan tak berpengaruh karena kemampuan keuangan mereka yang begitu besar. Tapi tidak dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
“Tentu kebijakan pemerintah ini yang telah menaikkan harga BBM bersubsidi membuat masyarakat kecil sangat terdampak,” kata Arjun.
Ditegaskannya, jika tuntutan mahasiswa tidak diamini oleh pemerintah maka gerakan penolakan akan terus menerus bergejolak, bahkan dengan gerakan massa yang lebih besar.
Arjun meyakini, gerakan penolakan mahasiswa pasti dibarengi dukungan penuh dari masyarakat yang mayoritas terdampak akan kebijakan pemerintah ini.
“Kita sepakat semua bahwa kenaikan BBM kita tolak dan kami minta harga BBM agar diturunkan segera,” jelasnya.
Sementara Ketua Komisi III DPRD Sultra Suwandi Andi yang menerima ratusan massa aksi di depan gedung Kantor DPRD, menyatakan sangat mendukung gerakan yang dibangun oleh mahasiswa.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Sultra ini menerangkan, penolakan kenaikan BBM bukan hanya datang dari mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.
Tetapi lanjut dia, seluruh anggota DPRD Sultra juga demikian. Pihaknya sangat tidak setuju atas kenaikan BBM yang jelas-jelas kebijakan ini justru merugikan masyarakat kecil, yang kemampuan keuangan sangat rendah.
Oleh karena itu, atas nama DPRD Sultra menolak dan meminta kepada pemerintah pusat untuk membatalkan kebijakan kenaikan BBM yang diberlakukan sejak 3 September 2022 kemarin.
“Tuntutan ini kami akan bawa ke pusat untuk meneruskan aspirasi masyarakat dan teman-teman mahasiswa. Kita sepakat bersama harga BBM naik kita tolak,” tukasnya. (bds)
Reporter: Sunarto
Editor: J. Saki