KENDARI, DETISULTRA.COM – Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mengajak masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) lawan disinformasi jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 melalui diskusi publik bersama mahasiswa, media dan berbagai organisasi yang ada di Sultra.
Koordinator Wilayah Mafindo Kendari, Marsia Sumule G. menerangkan, Mafindo sendiri merupakan organisasi yang sangat konsen terhadap kegiatan yang erat kaitannya dengan media digital, di mana media digital saat ini menjadi kebutuhan yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan gaya hidup masyarakat.
“Melalui diskusi publik ini diharapkan para peserta bisa berperan secara aktif memberikan informasi sesuai fakta yang bisa digunakan oleh masyarakat khususnya jelang Pilkada 2024, agar para pemilih bisa memilih pemimpin sesuai hati nuraninya,” ungkapnya pada diskusi publik di salah satu hotel di Kendari, Sabtu (21/09/2024).
Pada kegiatan tersebut hadir pula Ketua KPU Sultra, Asril, Ketua AMSI Sultra, Djufri Rachim, Akademisi UHO Kendari, Laode Harjudin dan dari Dinas Kominfo Sultra.
Di tempat yang sama, salah satu Presidium Mafindo Kendari, Jumrana, mengatakan, kegiatan ini tindak lanjut dari kegiatan cek fakta yang telah dilakukan Mafindo sebelumnya.
Adapun urgensi dari kegiatan hari ini ialah ditemukannya disinformasi dan hoaks yang beredar pada Pilkada 2017. Berdasarkan hal itu pihaknya melihat adanya kecenderungan bahwa disinformasi atau hoaks yang beredar memiliki karakteristik yang hampir sama. Seperti target yang disasar, bentuk isu hoaks yang disebarkan ada pula istilah hoaks lama bersemi kembali.
“Pasalnya hoaks itu diulang-ulang di momen yang sama,” katanya.
Berdasarkan temuan Mafindo bahwa jumlah hoaks pada Pilgub DKI 2017 ialah yang paling tinggi dan menjadi perhatian nasional seperti isu SARA, tuduhan kecurangan, kriminalitas atau karakter dengan target kandidat dan pendukungnya.
Sementara Pilkada Serentak 2018 ialah sentimen negatif banyak diarahkan kepada pendukung kandidat, KPU sebagai penyelenggara dan pemerintah pusat dengan isu SARA, tuduhan kecurangan dan keamanan siber, dan lainnya.
Tidak hanya itu pada Pilkada serentak 2020, pemerintah daerah paling banyak menjadi sasaran, terutama modus penipuan berkedok permintaan dana pengamanan Pilkada.
Diketahui, hoaks paling banyak beredar pada tahapan pra Pemilu, di Pilgub DKI 2017 ada 51 temuan, Pilkada serentak 2018 ada 17 temuan dan Pilkada 2020 dengan 32 temuan. Temuan tersebut, bukan jumlah keseluruhan hoaks tapi jumlah isu, dimana satu isu dapat melahirkan puluhan hoaks.
“Sebagai kesimpulan bahwa hoaks Pemilu dapat dipengaruhi oleh komposisi pasangan calon, termasuk latar belakang pasangan calon. Selain itu KPU menjadi aktor yang ketiga yang paling banyak disasar hoaks,” terangnya.
Mafindo sendiri ingin melakukan kolaborasi dengan petugas kepolisian dan penyelenggara Pemilu dan pemerintah daerah untuk menyikapi hal-hal tersebut, karena bagaimanapun literasi kepada masyarakat hanya bisa dilakukan jika semua pihak dapat berkolaborasi. (bds)
Reporter: Septiana Syam
Editor: Biyan
