kesbangpol sultra
Metro Kendari

Kadin Kendari-DPD HNSI Teken MoU, Atasi Stunting dan Peningkatan UMKM

Dengarkan

KENDARI,DETIKSULTRA.COM – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kendari dan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menjalin kerja sama untuk mengatasi stunting dan peningkatan UMKM.

Ketua Kadin Kendari, Fadli Tanawali mengungkapkan, prioritas utama dan menjadi titipan Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu ialah bagaimana Kadin Kendari bersama pihak lainnya terlibat dalam menurunkan angka stunting di Kendari.

“Salah satu upaya kita ialah melakukan kunjungan ke semua teman-teman asosiasi termasuk HNSI ini agar bersama-sama berkolaborasi menekan angka stunting di Kota Kendari,” katanya, Selasa (26/9/2023).

Saat ini, data stunting di Kendari tahun 2021 menurut sensus kesehatan survei status gizi Indonesia 24 persen, dan tahun 2022 sudah berkurang menjadi 19,5 persen, dan target di tahun 2023 ini adalah 16 persen.

“Untuk mencapai selisih yang sekitar 5 persen inilah saya minta kepada teman-teman di HNSI dan pelaku usaha untuk berkolaborasi dengan Kadin membantu pemerintah untuk menekan angka stunting,” terangnya.

Salah satu indikatornya ialah kesehatan, dan pentingnya kesediaan pangan untuk memenuhi kecukupan gizi.

“Adapun terkait UMKM, bila melihat produk yang dihasilkan oleh UMKM khususnya nelayan sudah sangat bagus. Artinya bukan bahan mentah lagi,” imbuhnya.

Industri perikanan di Indonesia terkadang barang mentah pun masih dibutuhkan. Contoh kebutuhan ikan pindang untuk domestik satu tahun itu sebanyak 16 triliun menurut data KKP. Sementara, data dari Asosiasi Pindang Indonesia justru lebih tinggi lagi yakni 31 triliun, dengan asumsi dari 31 triliun tersebut kebutuhan bahan baku untuk pindang 157.838 ton per bulan. Sementara pasokan domestik hanya mampu melayani 76.434 ton per bulan. Jadi, hanya sekitar 48 persen saja yang bisa dipenuhi.

“Itu baru pindang, belum yang lain. Adapun produk UMKM nelayan, insyaallah akan kami bantu pasarkan dengan cara saling komunikasi dengan Kadin di seluruh Indonesia. Karena Kadi itu bukan cuma ada di Sultra, melainkan ada di seluruh Indonesia.” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD HNSI Sultra, Yusrianto beserta pengurus lainnya, dan sejumlah pengusaha UMKM menyambut baik kedatangan Kadin Kendari.
Pada pertemuan itu, Yusrianto menuturkan, HNSI sudah terbentuk di 17 kabupaten/kota di Sultra dan semua sudah dilantik dan dari 17 HSNI itu, 16 kabupaten memiliki laut. Sementara satu kabupaten tidak memiliki laut yakni Kabupaten Kolaka Timur (Koltim).

“Sultra sendiri ada sekitar 600 pulau, dan 400 lebih sudah memiliki nama sementara 200 pulau yang mempunyai nama,” terangnya.

Ia memaparkan, Sultra ini memiliki 74 persen wilayah laut, yang artinya lebih luas wilayah laut dibanding daratan. Sementara potensi perikanan darat (empang) kurang lebih 500 hektare, jadi masih banyak lokasi yang bisa dikembangkan untuk perikanan darat.

Yusrianto mengungkapkan, setelah satu bulan dirinya memimpin HNSI Sultra, ternyata banyak permasalahan yang dihadapi oleh nelayan. Diantaranya ikan sudah tidak ada lagi dipinggir laut. Nelayan sudah sulit mendapatkan ikan dengan cara memancing di pinggir laut.

“Dengan sulitnya mendapatkan ikan di pinggir laut, otomatis para nelayan ini harus keluar lebih jauh lagi,” katanya.

Hanya saja, karena alat tangkap dan perahu yang digunakan kecil serta dibatasi dengan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sedikit, sehingga jika keluar sekitar sepuluh mil tidak akan mungkin. Inilah menjadi kendala para nelayan di Sultra.

“Melihat statistik di Sultra, nelayan kita ini banyak yang hidupnya di bawah ekonomi menengah. Walaupun ada nelayan yang sejahtera itu karena memiliki kapal besar,” jelasnya.

Harus diakui anggaran untuk nelayan memang lebih sedikit. Itu lah yang menjadi cita-cita Yusrianto dalam memimpin HNSI Sultra, ingin mensejahterakan nelayan.

“Persoalan lainnya ialah terkait izin kapal. Ada salah satu nelayan di Kolaka sudah sekitar dua tahun mengurus izin kapal, tetapi sampai sekarang izin itu belum terbit,” ungkapnya.

Adapun terkait UMKM, ia menuturkan, banyak usaha nelayan yang sulit mendapatkan pasaran, sehingga dia meminta kepada Kadin khususnya Kadin Kendari agar bagaimana pelaku UMKM terutama UMKM nelayan yang kecil ini bisa dikembangkan dengan mencari pasaran.

“Apalagi ini usaha rumah tangga bagi ibu-ibu nelayan. Sekiranya bisa dibantu dipasarkan begitupun persoalan lain agar bisa dicarikan solusinya bersama-sama,” pungkasnya. (kjs)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

AJP ASLI Pilwali Kendari 2024