KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Wabah Virus Corona telah menulari sekitar 210 negara di dunia, termaksud Indonesia.
Di Indonesia, wabah corona telah memasuki tiga bulan pasca pemerintah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non alam.
Laju penyebaran Covid-19 terus menunjukkan peningkatan. Update terbaru pertanggal 30 April 2020, kasus positif Covid-19 di Indonesia berada diangka 10.118 kasus. Diprediksi, masa tanggap darurat akan diperpanjang hingga Agustus atau September 2020 mendatang.
Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Ir. Hugua, lebih dini mengingatkan pemerintah soal ancaman krisis pangan pada Agustus mendatang.
Berdasarkan data statisitik hingga bulan Juni 2020, stok pangan nasional khususnya beras masih cukup aman, namun setelah Juni 2020 kata Hugua, Indonesia bisa jadi akan menghadapi kekurangan pangan .
“Yah sangat tergantung pada hasil panen sekarang dan kondisi iklim pada musim tanam berikutnya,” ujar dia kepada Detiksultra.com, Jum’at (1/5/2020).
Menurut Hugua, peringatan ini sangat beralasan, sebab seluruh energi bangsa saat ini terkuras habis pada kegiatan medis dan non medis melawan covid-19.
Apalagi kata dia, ketatnya penerapan protokol kesehatan seperti jaga jarak, tinggal di rumah, bekerja dari rumah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ini bakal menyebabkan terganggunya rantai distribusi barang dan jasa, termasud sarana dan prasarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit dan obat-obatan yang sangat menentukan keberhasilan panen petani kedepan.
“Walaupun pemerintah pusat telah mengeluarkan stimulus untuk membantu petani khususnya petani gurem, namun pasti belum sepenuhnya menyelesaikan ancaman kelangkaan pangan karena masalah utama yang dihadapi akibat Covid-19 adalah terganggunya rantai distribusi logistik secara nasional,” beber Ketua GIPI Sultra.
Akibat penting dari ketatnya penerapan protokol kesehatan tersebut, lanjutnya, menimbulkan kelangkaan tenaga kerja pada berbagai sektor khususnya pada sektor transportasi udara laut dan darat, buruh angkut muat di pelabuhan, toko penjualan sarana produksi (Saprodi) pertanian dan kelangkaan tenaga kerja yang bekerja di lahan pertanian akibat penutupan kawasan bahkan terjadi antar desa sekalipun.
Selain itu, Mantan Bupati Wakatobi ini mengingatkan jika mayoritas negara seperti Rusia, Kazakhstan, dan Vietnam sudah menutup kran ekspor pangan keluar negeri. Hal ini dilakukan negara pengekspor untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman kelaparan.
“Soalnya ini pandemi global dan jika pandemi ini tidak menurun dalam 3-6 bulan kedepan, maka menurut Organisasi Pangan Dunia (FAO) dapat memicu krisis ekonomi dan krisis pangan global,” urainya.
“Ini mesti diantisipasi oleh pemerintah. Kita mesti siap dengan kemampuan dan potensi negara sendiri dengan pola gotong royong,” harap Hugua.
Dengan ancaman krisis pangan kedepan, membuat Hugua meminta supaya pemerintah mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah, untuk mengembangkan tanaman pangan khususnya pangan non beras.
Pangan non beras ini penting menurut Hugua, karena jenisnya sangat beragam, areanya lebih luas dari persawahan, mencakup seluruh propinsi, lebih mudah dikembangkan oleh petani dengan teknologi lokal serta dapat menerapkan Saprodi lokal seperti pupuk organik, bibit lokal dan obat-obatan organik lokal buatan petani sendiri.
“Jadi walaupun terjadi gangguan rantai pasokan Saprodi pertanian akibat pandemi Covid-19 tidak akan mengurangi hasil panen petani,” imbuhnya.
“Saya yakin bahwa jika swasembada pangan daerah non beras tersebut berkembang secara masif di Indonesia maka negara kita akan terbebas dari ancaman kelaparan walaupun terjadi resesi ekonomi dan krisis pangan global,” pungkasnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan
