Gedung Baru Kantor Gubernur, Pengamat : Fasilitas Memadai Percepat Pertumbuhan Ekonomi

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Rencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Pemerintah Kota Kendari merenovasi gedung perkantoran dengan desain bangunan 17 lantai dan 9 lantai menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Menanggapi hal itu, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Halu Oleo Dr. Muhammad Amir M.Si mengatakan, bahwa fungsi pemerintahan di era digital, bukan hanya nampak dari fisiknya saja, tapi pembangunan juga harus dilengkapi dengan software yang memiliki fasilitas yang bersifat online.

“Apalagi saat ini kan memasuki era industri 4.0, dimana setiap instansi dituntut tidak hanya dari infrastruktur yang memadai, tapi pengadaan komunikasi serta komponen-komponen yang berbau digital justru perlu dikembangkan,” ujarnya pada Detiksultra.com Selasa (3/9/2019).

[artikel number=3 tag=”pembangunan kantor,pemda sultra”]

Menurutnya pembangunan gedung perkantoran baru merupakan hal yang patut diapresiasi, karena pelayanan pemerintah harus menyeluruh, tidak hanya secara internal provinsi saja, tapi jaringan kerja samanya perlu di perluas dari dalam maupun luar negeri

“Sehingga, untuk mendukung program pemerintah seperti itu, perlu adanya sarana pembangunan gedung yang memadai, utamanya dilengakapi dengan serangkaian komunikasi,” tuturnya.

Jelasnya, dalam memasuki tatanan era saat ini, mau tidak mau kita harus bersentuhan dengan dunia luar. Karena jika kita tidak memasuki area seperti yang direncanakan pemerintah maka kita akan semakin tertinggal.

“Maka dari itu, justru pemerintah memang harus lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan, jangan hanya tertumpuk pada usaha-usaha yang sudah ada seperti pertambangan, pertanian dan sektor umum lainnya,” paparnya.

Ungkap dia, rencana mengenai renovasi gedung 17 lantai kantor gubernur itu sebenarnya bisa kita masukkan dalam unsur kewirausahaan.

“Kalau kita menengok gedung-gedung pemerintah di luar negeri memang ada gedung yang dibangun dengan fasilitas yang sangat memadai. Dan tidak semua ruangannya itu digunakan oleh pegawai kantor saja, tetapi sebagiannya disewakan, misalnya gedung Petronas di Malaysia, itu tidak digunakan seluruhnya oleh pemerintahnya, 44 tingkatan ke atas itu sudah ada lembaga-lembaga swasta dari berbagai negara untuk memanfaatkan itu,” tambahnya.

Katanya, bisa saja kantor gubernur dirancang seperti itu. Jadi bukan cuma lingkup pemerintahan saja yang akan menggunakan, tapi dari organisasi pemerintahan lain serta swasta juga bisa memanfaatkan dan itu menjadi bahan pemasukkan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, barangakali pemikirannya seperti itu.

“Karena berdasarkan pengetahuan saya, sudah seperti itu. Diamana tempat-tempat lain pemerintahnya membangun semua fasilitas tapi tidak di tempati semua, ada yang dibisniskan sebagian. Nanti dikonfirmasi ke pihak gubernur apakah pemkirannya seperti itu,” jelasnya.

Menurutnya, nanti pemerintah dianggap sukses ketika dapat memperlihatkan mega proyeknya.

“Tapi kalau dari segi kebutuhan publik, saya rasa belum perlu. Mungkin pemerintah melihat jauh ke depan bahwa kelak Sultra bisa bersinergi dengan daerah lain, negara lain sehingga perlu membangun gedung sebesar itu dalam rangka memfasilitasi bukan hanya pemerintah dalam negeri tapi juga berasal dari luar negeri mungkin seperti itu estimasinya,” paparnya.

Kata dia, bagi masyarakat bawah memang tidak terlalu merasakan dampak dari pembangunan itu.

“Palingan menjadi icon atau kebanggaan bahwa di daerah kami juga ada gedung mewah seperti itu. Serta dapat menimbulkan rasa percaya diri, tuturnya.

Jelasnya, dalam teori pembangunan mengemukakan bahwa pembangunan daerah yang maju, infrastruktur yang megah itu membawa kebanggan tersendiri bagi warga. Jadi kepercayaan diri masyarakat itu tumbuh secara psikologis tetapi tidak memberikan dampak secara langsung.

Reporter : Herni
Editor: Dahlan