KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Sederet persoalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anoa Kota Kendari hingga sampai saat ini belum juga terpecahkan.
Belum selesai soal pasokan air bersih ke keran-keran rumah warga di Kota Kendari, masalah baru muncul terkait penanganan limbah PDAM Tirta Anoa Kota Kendari.
Persoalan baru ini mencuat ketika masyarakat Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari menghadiri reses Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sultra, Aksan Jaya Putra (AJP) beberapa waktu lalu.
Masyarakat mengeluhkan limbah PDAM yang mencemari lingkungan warga, bahkan limbah tersebut kerap memasuki rumah-rumah warga, apalagi ketika musim penghujan.
Di kala itu, masyarakat meminta persoalan ini segera diselesaikan. Sebab, limbah PDAM sangat mengganggu kenyamanan warga sekitar.
AJP yang menyikapi mengatakan, masalah PDAM itu tupoksi Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, bukan ranahnya.
Meski di luar gawean Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, AJP menyarankan Pemkot untuk bergerak cepat menangani keluhan masyarakat.
Adapun misalkan Pemkot Kendari tidak bisa menindaklanjuti, baiknya PDAM diberikan tanggung jawab mencari pengusaha yang berbasis limbah.
“Daripada limbah ini terbuang mencemari lingkungan masyarakat, lebih baik dibisniskan. Lagipula tidak ada yang rugi, justru masuk ke PAD,” ungkap dia.
Meski begitu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra ini mengembalikan persoalan tersebut ke Pemkot Kendari maupun PDAM.
Katanya, tergantung bagaimana Pemkot dan PDAM Kota Kendari berekreasi menyikapi keluhan masyarakat. Ditambah tumpukan masalah lainnya, misal pasokan air bersih yang hingga kini belum terselesaikan.
“Saya kira di sini, tergantung kreatifitas bagaimana untuk memaksimalkan ini daripada menjadi persoalan baru di tengah masyarakat,” sarannya.
Pada prinsipnya, persoalan PDAM tambah AJP memang sudah menjadi momok negatif akan penanganannya kepada masyarakat.
Bahkan, sudah berapa kali berganti kepala daerah, masalah-masalah klasik PDAM belum juga terselesaikan.
Dia berharap, kepala daerah yang nantinya akan melanjutkan tongkat estafet kepemerintahan dapat memaksimalkan peluang-peluang yang bisa mendatangkan PAD di samping menuntaskan persoalan.
“Sebenarnya dari sisi ini, banyak pihak-pihak yang ingin berinvestasi untuk kebaikan Kota Kendari, hanya kembali lagi regulasi kepala daerah,” tukasnya. (bds*)
Reporter: Sunarto
Editor: J. Saki
