KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Tak cukup ditembak mati, kini mahasiswa UHO kembali menjadi korban kekerasan pembacokan hingga setengah mati.
Jika dalam kasus penembakan Randi dan Yusuf, dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dan tentu saja tidak akan membuat keduanya hidup kembali, maka aksi pembacokan kepada mahasiwa Fakultas Kehutanan UHO bernama Muh. Iksan, dilakukan oleh preman tidak dikenal.
Peristiwa terjadi, usai korban dan kawan-kawan menggelar aksi unjuk rasa yang meneriakkan kejahatan beberapa perusahaan tambang di Konawe Utara. Perusahaan itu adalah PT Masemppo Dalle, PT Makmur Lestari Primata, PT Astimah Konstruksi.
Peristiwa demi peristiwa ini sangat sulit dipahami oleh nalar logis. Pemikiran kolektif dari mahasiswa yang mendorong untuk berteriak dengan lantang, diatas panggung demokrasi hanya melahirkan bentuk-bentuk pembungkaman! dari elit oligarki.
Terlepas dari kasus pembacokan yang dialami Muh. Iksan, sebuah persoalan mendasar menjadi “spotlight” bahwa eksploitasi pertambangan di Sultra hanya menghasilkan pergolakan, penolakan, bahkan perlawanan dari kelompok-golongan masyarakat sekitar area pertambangan.
Ini adalah kriminalitas terhadap kehidupan!
Sejarah begitu panjang untuk dipaparkan bahwa pembungkaman hanya melahirkan perlawanan terhadap ketidak adilan dan kekerasan.
Perlawanan merebut hak pengelolaan sumber daya alam, merupakan prakarsa mahasiswa untuk mengubah realitas yang dihadapi. Menemukan kembali suara dan tenaga untuk sebuah rekonstruksi nilai, menerobos status quo.
Perang tanah merupakan wajah baru neoliberalisme sektor pertambangan. Berkaca pada catatan konsorsium pebangunan agraria (KPA) tahun 2015 silam, bahwa pelaku kekerasan dalam berbagai konflik agraria didominasi oleh perusahaan (35 kasus) polisi (21 kasus) TNI (16 kasus). Dari jumlah tersebut (6.40 persen) titik panas konflik agraria terjadi di Sulawesi Tenggara.
Bahkan sejarah kelam perjuangan bangsa ini dimulai dari perlawanan rakyat terhadap penguasaan Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC), milik Belanda.
Dalam konteks kekinian, ditangan mahasiswa rakyat sedang mempraktekkan paham bahwa “Negara Adalah Kita”. Layaknya kontrak sosial dalam pendirian negara, rakyat memegang kedaulatan tertinggi.
Untuk mahasiswa, salam perlawanan!
