KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus mengoptimalkan program Bina Keluarga Balita (BKB) di Posyandu untuk mempercepat menurunkan stunting.
Dorongan optimalisasi program BKB itu dalam Konsolidasi dan Akselerasi Menu BOKB Audit Kasus Stunting dan BKB Kit Stunting Indonesia (Kolaborasi) Edisi Oktober 2023 secara virtual dan ditayangkan secara live melalui Youtube Channel @BKKBN Official, pada Rabu (25/10/2023) di Jakarta.
Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN dr. Irma Ardiana menyampaikan terkait penyediaan Bina Keluarga Balita (BKB) kit stunting, yang harapannya BKB kit stunting dapat didistribusikan di seluruh kelompok-kelompok yang ada dan menjadi salah satu penguat.
Kemudian bisa mengajak keluarga-keluarga yang memiliki anak usia dini yang memiliki baduta yang memiliki balita untuk hadir di BKB.
Selain itu, penting juga kehadiran mereka di dalam BKB atau posyandu dan kader mampu untuk memberikan layanan konseling, layanan penyuluhan dan juga layanan pemantauan untuk perkembangan anak-anak dengan menggunakan kartu kembang anak,
“Kami melihat dan terus memantau setiap bulannya bagaimana pencapaian dari upaya kita untuk yang pertama, memastikan anak-anak keluarga anggota BKB itu hadir di dalam pertemuan,” terangnya.
Kedua, memastikan pula apakah anak-anak kita di pantau perkembangannya menggunakan kartu kembang anak, sampai dengan capaian per 17 Oktober 2023 kita baru mencapai 64% untuk kedua indikator ini.
Sehingga ini perlu memastikan pemanfaatan dari kelompok-kelompok BKB yang ada dan dari sarana BKB kit stunting yang sudah disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
“Kami apresiasi sekali kepada provinsi-provinsi yang sudah melampaui target yang kita tetapkan, karena kita berbasiskan pada data yang ada di dalam sistem informasi keluarga dan kami terus mendorong kepada provinsi-provinsi kabupaten/kota,” ungkapnya.
Menurutnya, melalui pertemuan yang dilakukan di tingkat bawah atau tingkat posyandu untuk terus mengajak keluarga keluarga kita hadir di BKB dan juga posyandu.
Selain itu, Irma juga menyampaikan Audit Kasus Stunting (AKS) juga akan terus digerakkan, karena ini menjadi sesuatu kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Presiden dan sebagai kegiatan prioritas dalam Percepatan Penurunan Stunting (PPS).
Sehingga selain ada petik aksi, ada kolaborasi kita juga menyampaikan ada poster kompetisi.
“Jadi ini juga sudah dilakukan semacam coaching untuk bagaimana mendesain, kemudian bagaimana menyampaikan isi pesan dari poster yang bisa melihat proses prosesnya dan bisa melihat perubahan-perubahan dari auditinya itu sudah di lakukan coaching pada tanggal 9 Oktober 2023,” ujar Irma.
Hadir Sekretaris Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah Iin Dwi Yuliarti, yang memaparkan terkait AKS yang telah dilakukan di wilayahnya.
“Data AKS ini kita lakukan ada data bumil, data baduta yang kita ambil dari data bumil dengan masalah yang kompleks di antaranya ada kasus pernikahan usia dini,” terangnya.
Kemudian untuk baduta balita ini juga kita ambil dengan kasus yang kompleks, agar nanti kedepannya bisa melakukan intervensi spesifik dengan berbagai lintas sektor maupun lintas program.
“Ini juga melakukan peninjauan pada data statistik balita di puskesmas terkait dengan data anak maupun ibu hamil yang akan kita lakukan AKS juga ada data gizi ibu hamil bekerja sama dengan dinas kesehatan Kabupaten Sragen,” kata Iin.
Pihaknya juga memaparkan evaluasi dan rencana tindak lanjut AKS yang telah dilakukan, diantaranya pemberian PMT pada ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan baduta yang saat ini juga sedang masih dalam proses baik itu dari anggaran APBD atau anggaran APBN, CSR dari mitra-mitra kerja yang selama ini telah mendukung PPS.
Kemudian pihaknya telah melakukan pembangunan jamban dan sudah selesai, lantainisasi sudah dalam proses pengajuan anggaran ke baznas dan diupayakan untuk merealisasikan lantainisasi bulan depan.
Bupati Minahasa Utara Joune, J. E. Ganda, yang menyampaikan telah melakukan AKS di 5 kelompok sasaran, semester 1 dan semester 2 yang telah dilakukan.
Pertama untuk calon pengantin atau catin yang diambil sampling ada 5 orang, kemudian ibu hamil ada 19 orang, kemudian ibu nifas ada 12 orang, baduta ada 31 orang dan balita ada 9 orang.
Dalam melakukan kegiatan AKS itu pihaknya telah melalui tahapan-tahapan mulai dari persiapan kegiatan di mana telah dilakukan rapat koordinasi tim teknis, untuk identifikasi AKS oleh tim teknis yang ada di lapangan.
“Untuk tindaklanjut PPS kita juga melakukan kegiatan memastikan kepesertaan jaminan kesehatan dan BPJS bagi keluarga beresiko. Di mana indikatornya adalah keluarga beresiko terdaftar dalam jaminan kesehatan dan BPJS ini sangat penting,” katanya.
Kemudian kegiatan yang dilakukan juga memastikan kelayakan sanitasi dan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan pembangunan rumah tidak layak huni.
“Di mana indikatornya adalah keluarga harus memanfaatkan sanitasi yang layak dan rumah yang layak huni, semua kita lakukan sifatnya terencana periode 2023-2024,” kata Joune.
“Dan yang terakhir, saya ingin melaporkan bahwa perkembangan anak stunting di Kabupaten Minahasa Utara tahun 2023 berdasarkan data di Februari tahun 2023 anak stunting kita ada 358, dan di bulan Agustus anak stunting kita tinggal 106, sehingga terjadi penurunan angka stunting sejumlah 252 anak stunting,” sebut Joune. (kjs)
