KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Aliansi Pemuda Indonesia (API) Sultra, menyoroti dugaan pelanggaran aktivitas bongkar muat PT. Lautan Bahari Nasional (LBN), di pelabuhan khusus (Pelsus) milik PT. Pelabuhan Muara Sampara (PMS).
Dalam orasinya, Yayat Nurkholid, mendesak pihak DPRD Provinsi Sultra segera memanggil petinggi PT. LBN, PT. PMS dan pihak Syahbandar UPP Molawe serta instansi terkait lainnya, melalui agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Untuk itu, kami meminta DPRD Provinsi Sultra segera memanggil pihak perusahaan dan Syahbandar Molawe dalam RDP atau hearing, agar persoalan ini dapat segera di selesaikan,” ungkap Korlap API Sultra, Senin (7/12/2020).
Ia juga menjelaskan, bahwa PT. LBN melakukan aktivitas bongkar muat barang di Pelsus milik PT. PMS. Di sisi lain, Pelsus PT. PMS tidak memiliki surat izin bongkar muat.
“PT. LBN merupakan perusahaan penyedia jasa bongkar muat yang melakukan aktivitas di Pelsus milik PT. PMS, namun kemudian kami menduga bahwa PT. PMS tidak memiliki surat izin terkait bongkar buat. Sebagaimana dalam regulasi telah diatur, bahwa badan usaha pelabuhan dalam melakukan aktivitas bongkar muat harus memiliki izin,” katanya.
Parahnya lagi, kata dia, Syahbandar UPP Molawe sebagai lembaga atau institusi pemilik otoritas justru tinggal diam dan tidak mengambil sikap tegas, terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. LBN dan PT. PMS.
“Kami menduga pihak Syahbandar telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran aturan di wilayahnya,” ungkap Yayat Nurkholid.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sultra, Sudirman yang menerima massa aksi mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan massa aksi dengan segera mengagendakan RDP bersama pihak terkait.
“Kami terima aspirasi massa aksi dan kami akan segera agendakan RDP dengan pihak terkait, kami akan upayakan terselenggara dalam bulan ini, nanti dibuatkan jadwal oleh sekretariat,” kata politisi PKS ini, saat menemui massa aksi.
Reporter: Erik
Editor: Via
