KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Aksan Jaya Putra (AJP) kembali menemui konstituennya di Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, sebagai bagian dari agenda reses atau penyerapan aspirasi DPRD Sultra tahun 2019-2020. Selasa (2/6/2020).
Namun ironisnya, reses yang dihadiri ratusan masyarakat itu, nampak tidak dihadiri oleh wakil pemerintahan Kota Kendari dalam hal ini Camat Wua-wua dan Lurah Mataiwoi.
Menurut penjelasan AJP kepada awak media, ketidakhadiran kedua Aparatur Sipil Negara (ASN) itu karena adanya larangan dari Walikota Kendari, untuk menghadiri kegiatan reses tersebut.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra ini mengaku kecewa dengan sikap Walikota Kendari yang tidak mengizinkan bawahannya untuk hadir dalam reses tersebut.
“Saya dapat informasi dari pihak kelurahan kalau lurah dan camat dilarang hadir oleh Walikota. Secara pribadi, saya kecewa dengan pemerintah kota (Pemkot), kok’ camat dan lurah tidak boleh hadir. Kemarin-kemarin mereka hadir,” kata dia.
BACA JUGA :
- Jaga Warisan Budaya Wakatobi, ASR Janji Bakal Bangun Museum
- Kuasa Hukum Supriyani Bacakan Pledoi, Sebut Supriyani Tak Terbukti Melakukan Penganiayaan
- PLN NP UP Kendari Salurkan CSR Budidaya Ikan Laut dan Lobster kepada Nelayan Konkep
Lebih lanjut AJP menuturkan kalau pelarangan ini berkaitan dengan mengumpulkan massa dalam jumlah besar untuk menghindari penularan atau penyebaran Covid-19.
Namun, apa bedanya dengan Pemkot yang mengumpulkan massa untuk membagikan sembako.
Menurutnya, direses ini pemerintah (Pemkot Kendari) seharusnya mendukung dan bersinergi bersama dalam rangka membangun Kota Kendari ke ranah lebih baik lagi, bukannya melakukan berbagai pelarangan.
Terlebih lagi, beber politisi Partai Golkar ini, bahwa dirinya bukan hanya datang menjemput aspirasi masyarakat, namun juga membagikan paket sembako terhadap warga yang hadir dalam kegiatan reses tersebut.
Terlebih lagi menurut AJP, pelarangan Camat Wuawua dan Lurah Mataiwoi untuk hadir dalam resesnya, tidak dibarengi dengan pemberitahuan secara tertulis dari Walikota Kendari, perihal larangan tersebut.
“Tidak ada pemberitahuan secara pribadi, maupun secara instansi, saya juga kaget. Yang ada nanti di lokasi reses baru saya diberitahu,” tukasnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Qs
