Foto: Istimewa.
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Sebanyak 15 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 2026 menerima kucuran sebesar Rp185 miliar guna mendorong pengembangan sektor perkebunan. Total dana yang dipastikan mencapai sekitar Rp185,9 miliar tersebut bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian.
Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra, La Ode Muhammad Rusdin Jaya, menjelaskan bahwa anggaran itu akan didistribusikan ke 15 kabupaten sebagai bagian dari implementasi visi dan misi gubernur dalam memperkuat sektor hulu sebelum memasuki tahap hilirisasi pada 2028–2029. Menurut Rusdin, Kota Kendari dan Kota Baubau akan memperoleh dukungan yang lebih terfokus pada pengembangan komoditas hortikultura.
“Rp185,9 miliar tersebut diarahkan untuk penguatan sektor hulu, meliputi penyediaan benih unggul, penyaluran pupuk, hingga bantuan Hari Orang Kerja (HOK) bagi kelompok tani selama masa tanam,” katanya beberapa waktu lalu.
Pemerintah daerah juga memastikan bahwa seluruh usulan CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) telah melalui tahapan verifikasi menyeluruh guna menjamin ketepatan sasaran, baik dari aspek lokasi maupun penerima manfaat.
Apabila program penguatan hulu berjalan sesuai rencana, pemerintah optimistis surplus komoditas dapat tercapai dalam kurun tiga tahun.
Selanjutnya, pada periode 2028–2029, kebijakan akan diarahkan pada hilirisasi melalui pembangunan pabrik berskala kecil, menengah, hingga besar untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan.
“Dari keseluruhan anggaran, dua daerah memperoleh porsi terbesar, yakni Kabupaten Kolaka Utara dengan komoditas unggulan pala, kelapa, dan kakao, serta Kabupaten Konawe Selatan yang difokuskan pada lada, pala, dan mete,” terangnya.
Sementara itu, wilayah kepulauan diprioritaskan pada komoditas kelapa dan mete. Kabupaten Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, dan Muna Barat didominasi tanaman mete. Sedangkan Muna mendapat alokasi kelapa dan mete. Adapun Wakatobi memperoleh dukungan besar untuk pengembangan kelapa pada tahun ini.
Rusdin menambahkan, saat ini program tersebut masih memasuki tahap mini kompetisi di Kementerian Pertanian.
“Pemerintah menargetkan proses penyaluran bantuan bisa dimulai pada Mei atau Juni 2026 agar selaras dengan kalender tanam,” ungkapnya.
Ia menegaskan, koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota menjadi faktor penting agar realisasi anggaran berjalan efektif dan tepat waktu. (bds)
Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan
This website uses cookies.