KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Karo Otda) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Muliadi, dituding memanfaatkan jabatannya untuk memotong atau menyunat uang perjalanan dinas stafnya. Dugaan pemotongan uang perjalanan dinas tersebut diungkapkan salah satu staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang enggan disebutkan identitasnya. Ia mengatakan, pemotongan itu berlangsung sejak bergantinya bendahara baru pada awal 2023 lalu.
Menurutnya, kebijakan potong-memotong dan penundaan pembayaran uang perjalanan dinas sudah lama ingin diungkap ke publik. Hanya saja dirinya dan staf lainnya takut mengadu ke pimpinan tertinggi, dengan alasan bila ketahuan akan dipindahtugaskan.
“Selalu main potong-potong perjalanan dan kebijakan pembayaran yang selalu dia tunda-tunda, dan teman-teman di kantor pada mengeluh dengan kebijakan itu. Intinya hampir semua staf dipotong perjalanannya, hanya pada takut mengadu kasian nanti kita dikasih pindah,” tuturnya, Rabu (8/11/2023).
Diterangkannya, setiap perjalanan dinas, maka staf yang diberikan tugas keluar daerah menjalankan perintah pimpinan wajib membagi uang perjalanan dinas ke Karo Pemerintahan dan Otda Setda Sultra.
Semisal, uang perjalanan dinas Rp1,5 juta, lalu staf yang melaksanakan perjalanan dinas mendapatkan Rp500 ribu, dan sisanya disetor ke Karo Pemerintahan dan Otda Setda Sultra.
“Perjalanan dinas rutin, dia kasih kita fifty-fifty (50-50), satu dia ambil, satu dia kasih kita. Baru posisi kita harus jalan, dimana mau ambil pertanggungjawaban, kita rugi toh. Itupun lima perjalanan dinas, yang cair paling satu atau dua, itupun yang cair mau ambil lagi, jadi berapa mi kasian kita mau dapat. Jadi itu keluhan kita di kantor, mau bicara, mau bicara sama siapa juga, kita mau mengadu kita takut juga,” keluhnya.
Terkait alasan pimpinannya potong uang perjalanan dinas, ia mengatakan karena ada kebijakan dari pimpinan. Namun ia tidak tahu pimpinan mana yang dimaksud.
“Kita tidak mau dipotong tidak cair perjalananta, sementara kita jalan kasian sudah keluar memang uang. Istilahnya mau tidak mau harus mau, daripada uangta tidak kembali,” jelasnya.
Ia berharap, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto dapat mendengar keluhan para staf, khususnya di Biro Pemerintahan dan Otda Setda Sultra, yang selama ini sudah dirugikan karena kebijakan potong-memotong uang perjalanan dinas.
“Tapi ini kita mau melapor sama pak Pj gubernur, kita tidak tau jalurnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Sultra, Muliadi, saat dikonfirmasi awak media ini membantah tudingan melakukan pemotongan uang perjalanan dinas stafnya. Ia menegaskan tidak berani melakukan pemotongan uang perjalanan dinas.
“Ijin pak kami tidak berani melakukan pemotongan perjalanan dinas kepada staf kami pak, jika ada hal sifatnya sumbangan atau infak kami selalu rapatkan untuk seluruh staf, contoh hewan qurban dan hal lainnya yang sifatnya kebersamaan pak,” katanya melalui whatsapp.
“Mohon maaf pak, hal tersebut mesti diluruskan. Saya pribadi selaku penanggungjawab di Biropem tidak akan berani melakukan hal-hal yang merugikan staf kami,” sambung Muliadi.
Lebih lanjut, ia membeberkan, bahwa Biro Pemerintahan dan Otda Setda Sultra selalu ikut serta dan aktif pada setiap kegiatan pemerintahan, termasuk menyukseskan arahan pimpinan yang tidak teranggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Salah satu kegiatan dimaksud penghijauan Jalan Wisata Poros Toronipa, pengecetan dan pemeliharaannya,” tukasnya. (bds)
Reporter: Sunarto
Editor: Wulan
