KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Dua desa di Kecamatan Sawa, Konawe Utara (Konut), dilanda abrasi atau pengikisan air laut yang menyebabkan wilayah dua desa dipesisir pantai itu, terancam tenggelam.
Dua desa yang dimaksud adalah Desa Pekaroha dan Desa Pudonggala Utama.
Kepala Desa Pekaroha, Nuryanto, sudah mengkhawatirkan fenomena abrasi ini sejak beberapa tahun terakhir atau sejak terbangunnya jetty dermaga angkutan ore nikel, yang disinyalir milik perusahaan pertambangan.
Nuryanto menjelaskan, abrasi terjadi akibat terbangunnya jetty diperairan Sawa yang memotong langsung arus permukaan laut dari arah timur, sehingga arus derasnya terhalang kemudian memutar dan langsung mengarah ke pesisir pantai dua desa itu. Arus deras itulah yang kemudian mengikis habis tanah yang jaraknya sudah puluhan meter kearah daratan.
Tidak hanya pepohonon yang banyak tumbang terkikis air, puluhan rumah warga dan resor wisata yang ada disekitar pantai, sudah menggantung akibat abrasi ini.
“Jadi ada dua desa mulai terkikis, dan itu terjadi sejak ada jetty BKA (Bumi Konawe Abadi) disitu,” ungkap Nuryanto saat ditemui di Kendari, Selasa (31/12/2019).
Kades Nuryanto menambahkan, jika abrasi dibiarkan terus dan tidak tertangani serius, maka fasilitas umum lainnya berupa dua sekolah yang berada disekitar pantai Kecamatan Sawa, bakal hanyut tergerus air laut.
BACA JUGA :
Apalagi musim kencang ombak diperkirakan terjadi pada Februari dan Maret mendatang.
“Tinggal menunggu waktu saja kalau dibiarkan, tidak hanya rumah ada juga dua sekolah, Madrasah Tsanawiyah dan SD disitu akan hancur,” tambahnya.
Nuryanto dan pejabat Desa Pudonggala Utama, sudah menyampaikan persoalan ini ke pihak BPDB termasuk Bupati Konawe Utara, Ruksamin, namun sampai saat ini belum ada tindak penanganan yang berarti. Apalagi sumbangsih dari dana CSR perusahaan tambang pemilik jetty yang beroperasi di wilayah itu.
Warga berharap, agar segera ada solusi penanganan abrasi pantai di Kecamatan Sawa, seperti tanggul penahan ombak, sekaligus persoalan ini diketahui dan ikut ditangani langsung oleh DPRD provinsi dan Gubernur Sultra.
Reporter: M1
Editor: Dahlan
