KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Harga beras di Sulawesi Tenggara (Sultra) terpantau melonjak tinggi. Kenaikan harga beras ini terjadi sejak beberapa pekan lalu hingga saat ini.
Hal ini kemudian menjadi pertanyaan besar Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Distribusi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra, Hendrawan Sumus Gia.
Menurut dia, kenaikan beras memang terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Sultra. Meski begitu, dirinya kurang sepakat apabila ini terus terjadi.
Mengingat kata dia, Sultra merupakan salah satu daerah pertanian dan penghasil beras yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat Sultra.
Oleh karena itu, ia menduga ada sosok mafia yang bermain di dalam alur distribusi beras, khususnya di Bulog dan para pengusaha besar.
Dia menilai, mestinya Bulog berperan untuk memastikan ketersediaan stok dan stabilisasi harga beras. Namun faktanya, Bulog tak mampu menunjukkan perannya.
Padahal, pemerintah melalui Bulog Divre Sultra selalu mengaku dan tegas mengatakan ketersedian stok beras dalam posisi aman.
“Ini kan aneh, Bulog Divre Sultra selalu menyampaikan bahwa pasokan atau stok beras aman, namun di pasaran harga beras malah menggila dan meresahkan masyarakat. Makanya tadi saya bilang adanya dugaan mafia beras yang melibatkan stakeholder,” ujar Hendrawan, Minggu (17/3/2024).
Selain itu, fenomena kenaikan harga beras ini, kata dia sedikit ada keanehan ketika dirinya menemui pihak Bulog dalam rangka menanyakan perihal harga beras di Sultra yang tidak menampakkan tanda-tanda akan kembali normal.
Ia membeberkan, Bulog merinci bahwa sebanyak 5.700 ton beras didistribusikan setiap bulan, yang terdiri dari 2.194 ke penerima manfaat, dan 3.500 ton yang didistribusikan ke pasaran.
Khusus yang didistribusikan ke pasaran, pihak Bulog mengaku menjual langsung kepada pedagang eceran di pasar. Tapi anehnya, saat dilakukan pengecekan di sejumlah pasar di Kota Kendari, justru beras yang didistribusikan Bulog tidak kelihatan.
“Kalau berdasarkan informasi valid yang saya terima, beras tersebut dijual kepada pengusaha besar dengan harga umum. Nah, di sinilah bisa kita simpulkan adanya dugaan mafia beras,” katanya.
Menurut dia, mafia beras yang dimaksud adalah sekelompok orang mulai dari Bulog hingga ke pengusaha besar, yang melakukan kongkalikong sehingga harga beras terus naik. Bahkan, Hendrawan juga menduga mafia beras tersebut diketahui oleh pemerintah daerah.
Kendati demikian, walaupun pemerintah menggelar pasar murah, sebagai bentuk antisipasi melonjaknya harga beras, namun hemat dia, justru tidak berefek sama sekali.
“Pemprov tidak paham untuk mengatasi situasi ini, atau pura-pura tidak paham, jangan sampai mereka juga bagian dari kongkalikong para mafia beras,” sindirnya.
Dengan dugaan permainan mafia hingga terjadinya kenaikan harga beras, Ketua KNPI Sultra ini meminta dan mendesak Polda Sultra untuk segera melakukan penyelidikan mengenai kasus ini.
Baginya, dugaan mafia yang membuat harga beras naik, sudah menjadi rahasia umum. Jadi tidak alasan lagi, aparat penegak hukum (APH) untuk tidak menindak, sebagaimana fenomena kenaikan harga beras di Sultra.
“Saya meminta pihak Polda Sultra agar segera turun lapangan, saya menduga ada mafia beras yang melibatkan stakeholder yang menyebabkan terjadinya fenomena kenaikan harga beras di pasaran,” tukasnya. (bds)
Reporter: Sunarto
Editor: Biyan
