KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Kabar baik dan tantangan mewarnai kondisi pembangunan Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 2026. Di tengah meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan lonjakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT) justru mengalami kenaikan menjadi 3,52 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra, Hadi Susanto, mengungkapkan kenaikan angka pengangguran tersebut tidak hanya terjadi di Sultra, tetapi juga dialami sejumlah provinsi lain. Kondisi ini dinilai berkaitan dengan dinamika ketenagakerjaan yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal itu disampaikan Hadi saat ditemui usai memaparkan perkembangan indikator pembangunan Sultra di Kantor BPS Sultra, Kamis (05/11/2026).
Menurutnya, sektor pertanian masih menjadi penopang utama penyerapan tenaga kerja di Sultra. Sektor ini memiliki karakteristik yang lebih fleksibel karena dapat menyerap pekerja tanpa harus selalu mensyaratkan latar belakang pendidikan maupun keahlian khusus.
“Sebagian besar yang menyerap tenaga kerja itu adalah pertanian. Karena sektor pertanian sangat fleksibel. Setiap orang tanpa memandang latar belakang pendidikan, ketika mau bekerja, ada peluang untuk bisa bekerja,” jelasnya.
Hadi menyebut, sektor pertanian selama ini menjadi semacam penyangga perekonomian daerah dalam menghadapi tekanan ketenagakerjaan.
Kondisi berbeda terjadi pada sektor industri dan pertambangan. Meski aktivitas pertambangan mencatat penambahan tenaga kerja sekitar 15 ribu orang, sektor tersebut belum menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Sebab, sektor industri dan pertambangan umumnya membutuhkan kualifikasi pendidikan, keterampilan, serta persyaratan khusus yang tidak selalu dimiliki seluruh pencari kerja.
Di tengah tantangan tersebut, BPS mencatat capaian positif dari sisi pembangunan manusia. IPM Sultra pada 2026 mencapai 75,19, naik 0,94 poin atau tumbuh 1,27 persen dibandingkan 2025 yang berada di angka 74,25. Menariknya, kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi di antara 38 provinsi di Indonesia.
Hadi mengatakan, peningkatan IPM Sultra terutama ditopang oleh membaiknya dimensi pendidikan, khususnya rata-rata lama sekolah. Menurutnya, peningkatan itu menjadi indikator bahwa berbagai upaya pemerintah dalam mendorong sektor pendidikan mulai menunjukkan hasil.
“Terutama didominasi oleh peningkatan rata-rata lama sekolah. Artinya, tidak sia-sia upaya-upaya yang kita lakukan di sektor pendidikan. Rata-rata lama sekolah kita meningkat dan itu berdampak terhadap peningkatan IPM secara keseluruhan,” ungkapnya.
Data BPS menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas meningkat dari 9,56 tahun pada 2025 menjadi 9,91 tahun pada 2026. Sementara itu, harapan lama sekolah anak usia tujuh tahun juga naik dari 13,72 tahun menjadi 13,76 tahun.
Tidak hanya pendidikan, kualitas kesehatan dan standar hidup masyarakat turut mengalami perbaikan. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 72,23 tahun, meningkat 0,17 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan juga bertambah Rp441 ribu atau 4,01 persen sepanjang 2026. Secara rata-rata, IPM Sultra selama periode 2022–2026 tumbuh 0,96 persen setiap tahun. Namun, pertumbuhan tahun ini menjadi yang tertinggi dalam rentang tersebut.
Meski masih berada di bawah rata-rata IPM nasional, Hadi optimistis Sultra memiliki peluang untuk memperbaiki posisinya jika tren peningkatan tersebut dapat dipertahankan.
Ia juga menyoroti perbedaan capaian pembangunan manusia antara wilayah perkotaan dan kabupaten. Kota Kendari, misalnya, memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan fasilitas pendidikan dan akses terhadap sarana pendukung pembangunan.
Kondisi tersebut turut memengaruhi capaian indikator pendidikan dan IPM dibandingkan sejumlah daerah lainnya.
Namun Hadi menegaskan, kabupaten tetap memiliki peluang untuk mengejar ketertinggalan. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) yang menunjukkan pertumbuhan cukup tinggi setelah menjadi perhatian pemerintah karena sebelumnya mencatat capaian relatif rendah.
Upaya pemerintah dalam meningkatkan upah masyarakat di daerah tersebut dinilai mulai memperlihatkan hasil positif terhadap indikator pembangunan.
“Karena Buton Tengah pada periode rilis sebelumnya memang paling rendah. Akhirnya menjadi perhatian pemerintah untuk menaikkan upah. Terhitung berhasil, terlihat dari adanya peningkatan yang luar biasa,” tuturnya.
Capaian IPM tertinggi secara nasional ini menjadi modal penting bagi Sultra. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat berjalan seiring dengan terbukanya lapangan pekerjaan.
Dengan begitu, pertumbuhan pembangunan manusia tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan melalui semakin luasnya kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (cds)
Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan
