KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Kepala Kantor Lembaga Penjamin Keuangan (LPS) III Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, Fuad Zaen, meminta nasabah tidak perlu ragu atau takut menyimpan uangnya ke bank konvensional maupun syariah. Pasalnya, LPS hadir memberikan jaminan keamanan kepada setiap nasabah yang menyimpan dananya ke bank. Ini adalah bentuk jawaban pemerintah, atas mulainya berkurang kepercayaan masyarakat ke asuransi keuangan.
“Jika masyarakat memilih untuk menyimpan uang di bank, kami sarankan untuk tidak khawatir karena LPS hadir memberikan rasa aman. Ini adalah solusi terbaik untuk perlindungan simpanan nasabah,” ujar dia kepada awak media di Kendari, Senin (17/2/2025).
Zaen menyebut, untuk nominal simpanan yang bisa mendapat fasilitas perlindungan keuangan, berdasarkan aturan perundang undangan, sampai dengan Rp2 miliar per nasabah.
“LPS memberikan jaminan simpanan nasabah hingga nominal Rp2 miliar per nasabah per bank untuk berbagai jenis simpanan seperti tabungan, deposito, dan giro,” katanya.
Lebih jauh, kata dia, keberadaan LPS sendiri kemungkinan masih belum diketahui oleh masyarakat, baik mengetahui fungsi dan dikinerja LPS. Ia menyebut, LPS pertama kali didirikan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2004, dan mulai beroperasi pada tahun 2005 silam.
Zaen menerangkan, awalnya LPS didirikan hanya khusus menjaminkan simpanan nasabah ke bank. Namun saat ini, fungsi LPS bukan hanya menjaminkan, tetapi juga berperan menjaga stabilitas sistem keuangan.
Kemudian sejak 2023 lalu, LPS mulai menjamin polis asuransi sesuai dengan mandat baru setelah diterbitkannya UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
“Mandat ini baru mulai efektif dijalankan pada tahun 2028 mendatang,” jelasnya.
Walupun masih dalam tahap persiapan, tambah Zaen, bahwa langkah ini bagian dari memperluas peran LPS dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor asuransi.
Selain itu, keberadaan LPS juga memiliki peran dalam memberikan edukasi tentang keuangan. Dimana, saat ini, indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 65,43 persen, sementara inklusi keuangan 75,02 persen.
“Meskipun banyak yang menggunakan jasa keuangan, banyak yang belum sepenuhnya memahami risiko-risiko keuangan,” pungkasnya. (bds)
Reporter: Sunarto
Editor: Wulan
