KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Galang Kemajuan (GK) Jokowi Sultra dengan tegas menolak Deklarasi Relawan Ganti Presiden 2019 (RGP) Sultra. Rencananya, kegiatan ini akan digelar 21 Oktober 2018 nanti.
“Kami GKJO Sultra menolak, mengecam dengan tegas deklarasi 2019 ganti presiden yang dilakukan oleh pihak lawan politik Jokowi-Ma’ruf,” kata Ketua GK Jokowi Sultra, Djeri Lihawa, kepada Detiksultra.com, Sabtu (13/10/2018).
Menurutnya, jika kegiatan tersebut tetap dilakukan oleh relawan 2019 ganti presiden, maka aparat kepolisian harus menghentikan kegiatan tersebut. Sebab kegiatan tersebut bersifat memecah bela NKRI serta mencederai demokrasi Indonesia.
Baca Juga: Kaget Lihat APK Terpasang, Kepala SMKN 3 Kendari Copot Gambar Caleg PKS
“Kalau kegiatan itu dipaksakan, maka pihak BIN dan Polda Sultra harus menghentikan kegiatan tersebut,” ujar dia.
Lebih lanjut Djeri Lihawa menjelaskan, kegiatan deklarasi relawan ganti presiden ini termasuk kategori pelanggaran pidana dan melawan hukum, seperti yang tertera pada aturan KPU dan Bawaslu.
“Kalau ada slogan ganti presiden, itu jelas pidana makar dan provokatif, karena akan menimbulkan perpecahan sesama anak bangsa,” ungkapnya.
Baca Juga: PP PTMSI Sultra Terbentuk, Samsuddin Rahim jadi Ketua
Djeri Lihawa menambahkan, hak konstituen dilindungi oleh UU. Namun 2019 ganti presiden itu jelas makar terhadap kepala negara yang sah. Serta secara tidak langsung melukai 260 juta rakyat yang memilih Jokowi sebagai presiden.
“Kalau slogan tetap Jokowi tidak melanggar sebab Jokowi masih presiden. Sementara pihak sebelah mau ganti presiden padahal Jokowi masih presiden hari ini. Kalau slogan 2019 Prabowo presiden, itu konstitusional, bukan slogan makar,” pungkasnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Rani
