KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mengundang Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk berkunjung ke Sultra.
Hal itu disampaikan Gubernur saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) yang digelar BPKM secara virtual dan dihadiri langsung oleh Bahlil Lahadalia, Selasa (6 Oktober 2020).
Rakor bertema Penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Sektor Pariwisata, Pengembangan Kawasan, Industri yang Terintegrasi dengan Kawasan, dan Infrastruktur Penunjang Kawasan Tahun Anggaran 2020 ini dihadiri oleh kepala daerah atau perwakilan kepala daerah seluruh Indonesia.
Undangan ini terkait dengan sejumlah rencana investasi di Sultra yang membutuhkan dukungan dari BKPM. Pada kesempatan itu, Gubernur memaparkan potensi, rencana, dan perkembangan investasi di Sultra
Gubernur Sultra juga mengemukakan perihal peningkatan status Bandara Halu Oleo menjadi bandara internasional.
Katanya, dalam waktu dekat, pihaknya akan akan segera bersurat ke pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan peningkatan status bandara.
Peningkatan status bandara ini terkait pula dengan upaya Pemprov Sultra menjadikan Kendari sebagai titik embarkasi jamaah haji.
Gubernur mengungkapkan, usulan menjadikan Kendari sebagai salah satu titik embarkasi sudah dilakukan sejak tahun 2003 lalu, namun hingga saat ini belum juga disetujui.
“Ini disebabkan karena bandara kita yang belum internasional. Saya mohon kepada Bapak Menteri (Kepala BKPM, red) untuk didukung,” ujar Ali Mazi.
Selain itu, Gubernur juga memaparkan perihal potensi investasi lainnya dari berbagai sektor seperti pariwisata, perikanan, dan pertambangan.
Berdasarkan potensi investasi pada sektor pariwisata, Gubernur mengungkapkan tentang pengembangan pariwisata di Wakatobi dan Pulau Labengki di Konawe Utara.
“Kami juga sedang membangun jalan pariwisata dari Kendari ke Toronipa yang merupakan jalan wisata. Diperkirakan Desember 2021 jalan ini sudah selesai. Nantinya kami akan undang Bapak Menteri mendampingi Presiden (meresmikan proyek ini),” jelas Gubernur.
Selain itu, investasi dari segi sektor perikanan disebutkan tentang kawasan pengembangan industri perikanan terpadu untuk menampung hasil laut dari Kawasan Timur Indonesia.
“Rencana ini sudah pernah diusulkan ke Bappenas dengan luas kawasan mencapai 180 hektar di wilayah Kabupaten Buton,”jelasnya.
Sementara khusus pada sektor pertambangan, Gubernur menyampaikan harapan khusus terkait dengan ijin investasi yang telah dikeluarkan BKPM sebanyak 97 ijin. Dari semua perusahaan yang telah mendapat ijin tersebut, baru empat perusahaan yang sudah beraktifitas dengan membangun smelter.
Orang nomor satu di Sultra ini memaparkan terkait ada 93 ijin yang belum beroperasi, sehingga diharapkan paran Kepala BKPM untuk mendorong agar perusahaan pemilik ijin tersebut segera berkoordinasi kepada gubernur ataupun instansi pelayanan terpadu satu pintu di Sultra.
“Saya kira itu beberapa hal yang mungkin kita dapat tindaklanjuti untuk kita kerjasamakan untuk itu, Kepada pak Menteri yang saya hormati dan saya banggakan, jika berkenan kita undang ke Sultra,” pungkasnya.
Reporter: Sesra
Editor: Via
