KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menugaskan tiga sekretaris daerah (sekda) untuk menjadi pejabat pelaksana harian (Plh) bupati di masing-masing daerahnya.
Penunjukkan sebagai Plh Bupati di tiga daerah tersebut ditandai dengan acara Penyerahan Surat Gubernur Sultra tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Buton Utara (Butur), dan Kolaka Timur (Koltim) menjadi Plh Bupati di daerahnya masing-masing, yang digelar di rumah jabatan gubernur, Selasa (26/2/2021).
Tiga sekda tersebut yakni Cecep Trisnajayadi menjadi Plh Bupati Konkep, Yuni Nurmalawati sebagai Plh Bupati Butur, dan Eko Santoso Budiarto sebagai Plh Bupati Butur.
Ali Mazi dalam sambutannya menekankan dua hal penting yang harus dilaksanakan oleh para Plh Bupati.
Pertama, Plh Bupati berupaya meningkatkan displin dan kinerja ASN di lingkup kerjanya.
“Kembangkan dan daya gunakan seluruh potensi PNS yang dimiliki dengan tetap menjalankan prinsip birokrasi yang responsif, adaptif, fleksibel, tepat dan akurat, namun taat asas,” pesannya.
Kedua, senantiasa memelihara pola hubungan kerja yang harmonis, baik di lingkungan internal pemerintah kabupaten, maupun dengan mitra kerja seperti DPRD, forkopimda, instansi vertikal kementerian/lembaga, dan elemen terkait lainnya, dalam rangka kelancaran tugas pembangunan dan pemerintahan.
Kabupaten Konkep, Butur, dan Koltim merupakan tiga dari tujuh daerah di Sultra yang menggelar pilkada serentak tahun 2020.
Namun hingga berakhirnya masa jabatan bupati dan wakil bupati di tiga daerah tersebut per 17 Februari 2021, belum ada pelantikan bupati dan wakil bupati definitif.
Demi menghindari terjadinya kekosongan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di tiga daerah tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat bernomor 120/736/OTDA tanggal 3 Februari 2021 perihal Penugasan Pelaksana Harian Kepala Daerah.
Gubernur Sultra kemudian mengeluarkan surat perihal Penunjukan Sekda sebagai Plh Bupati di masing-masing daerah tersebut, yakni Nomor: 133.74/643 untuk Plh Bupati Butur, Nomor: 133.74/644 untuk Plh Bupati Konkep, dan Nomor: 133.74/645 untuk Plh Bupati Koltim.
Dijelaskan Ali Mazi, penunjukan sekda sebagai Plh Bupati merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Pada ayat 3 dan 4 PP Nomor 49 Tahun 2008, dijelaskan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah maka sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah, sampai dengan presiden mengangkat pejabat kepala daerah.
Dalam menjalankan tugas, Plh Bupati wajib melaporkannya kepada gubernur.
Orang nomor satu di Sultra ini juga menegaskan bahwa tugas dan kewenangan Plh sangat terbatas.
“Plh Bupati tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran,” ujarnya.
Ali Mazi mengatakan, meskipun kewenangan Plh Bupati tidak sebesar kewenangan kepala daerah, akan tetapi sesungguhnya berperan sangat penting dalam memastikan situasi dan kondisi pemerintahan tetap berjalan tertib dan harmonis.
“Saya minta kepada saudara yang ditunjuk sebagai Plh bupati dapat menghayati peran dan fungsinya, sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat memberikan kontribusi yang baik untuk lebih mendinamiskan organisasi pemerintah di daerah saudara,” tegasnya.
Selain harus mampu mengemban seluruh aktivitas maupun tugas-tugas administratif, Plh Bupati juga harus terus berkoordinasi dan berkomunikasi secara produktif kepada seluruh institusi, baik internal maupun eksternal.
Reporter: Sesra
Editor: J. Saki
