KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Badan Perlindungan dan Penempatan Migran Indonesia (BP2MI) menggelar rapat koodinasi terbatas sosialisasi UU Nomor 18 Tahun 2017, di salah satu hotel di Kendari, Kamis (15/4/2021).
Dalam rapat itu, Kepala BP2MI Pusat, Benny Ramdhani menekankan agar sindikat pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal diberantas.
Sebab, hingga saat ini masih banyak pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan secara ilegal atau nonprosedural.
Benny menyebutkan, berdasarkan data lima tahun terakhir, pekerja ilegal dari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebanyak 1.243 orang.
Pekerja ilegal ini banyak menyebar di sejumlah negara, namun yang terbanyak pekerja ilegal Sultra yakni di Malaysia dan Arab Saudi.
“Rata-rata angka pekerja migran yang diberangkatkan secara ilegal biasaya lebih banyak, bahkan dua atau tiga kali lipat dari yang legal,” tuturnya.
Ia pun menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra membuat sebuah peraturan daerah (Perda) menyangkut perlindungan pekerja migran.
Hal ini dilakukan supaya sindikat pekerja migran Indonesia ilegal yang dimotori oknum-oknum tak bertanggungjawab dapat diminimalisir.
“Perda ini baru ada di Jawa Barat. Mari bersinergi dan berantas bersama sindikat PMI ilegal. Ini kejahatan internasional. Ini bisnis kotor. Keuntungan dari satu orang itu Rp20 juta,” jelasnya.
“Mereka punya kaki tangan dengan iming-iming seolah-olah ditanggung oleh mereka, padahal akan ditanggung oleh pekerja. Makanya banyak yang kembali ke kampung halaman tanpa membawa apapun,” sambung Benny.
Di tempat yang sama, Gubernur Sultra Ali Mazi mengaku siap bersinergi dengan BP2MI untuk memberanras sindikat ilegal. Salah satunya dengan menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten.
“Keberadaan BP2MI diharapkan menjadi pembina dan stakeholder terkait melakukan deteksi dini terhadap sindikat PMI ilegal,” kata Ali Mazi.
Reporter: Sunarto
Editor: J. Saki
