Berkantor di Muna, Ali Mazi Disebut Datang Bukan Sebagai NasDem, Tapi Pembina Politik
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, dijadwalkan bakal berkantor di Kabupaten Muna pada November 2020.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Sultra, Ridwan Badallah, beberapa waktu lalu kepada Detiksultra.com.
Namun menurut dia, berkantornya Gubernur Sultra Ali Mazi di Kabupaten Muna belum dapat dipastikan secara jelas tanggal dan waktunya kapan.
“Itu baru rencana, bahwa pak Gubernur akan berkantor di Muna bulan 11 mendatang. Namun tanggal dan harinya belum jelas,” ujar dia.
Perihal berkantornya Ali Mazi di Muna, kata dia mantan Gubernur Sultra Nur Alam juga sebelumnya telah melalukan hal yang sama, berkantor di beberapa kabupaten, termaksud di Muna.
“Agenda berkantornya pak Ali Mazi itu bukan hanya di Muna saja, namun juga di kabupaten lainnya,” katanya.
Lebih lanjut, Ridwan Badallah menjelaskan kaitan kegiatan berkantornya Ali Mazi di kabupaten-kabupaten yang berada di Sultra, khusunya di Muna, ada beberapa agenda.
“Pak Ali Mazi sebagai pembina pemerintahan saya kira hal yang sangat wajar, jika pak Ali Mazi berkantor di Muna,” ungkapnya.
Selain itu, kaitannya secara subtansi tetap pada suhu politik yang tinggi, serta melihat stabilitas masyarakat untuk memantau tidak ada lagi gejolak pada Pilkada 9 Desember mendatang.
Jadi ditegaskannya, Ali Mazi berkantor di Muna bukan datang sebagai kader Partai Nasional Demokrat (NasDem), tapi sebagai pembina politik dan pembina pemerintahan.
“Salah satu indikasinya juga karena di Muna akan menggelar Pilkada 2020, tetapi bukan berarti ada intervensi. Namun keberadaan pak Ali Mazi disana nanti lebih cenderung memberikan edukasi politik, selain sebagai pembina pemerintahan,” bebernya.
“Sebab kita ketahui bersama suhu politik di Muna itu sangat tinggi, dan tentunya kita berharap tidak terjadi gejolak seperti di lima tahun sebelumya,” jelasnya.
Ditambahkannya, berkantornya Ali Mazi di Muna nanti dalam menjalankan tugasnya sebagai pembina pemerintahan dan polutik itu, paling cepat sehari tiga hari, paling lama seminggu.
“Waktunya hanya sebentar, tapi kalau misalkan suasana kurang kondusif ditengah Pilakda, pak Ali Mazi akan minta pertimbangan Forkompinda,” tukasnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Via