KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Diskusi soal rencana kedatangan tenaga kerja asing (TKA) Cina, di Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mencuat, usai beberapa pekan berhenti dibicarakan oleh khalayak.
Salah satunya datang dari Pengurus Pusat (PP) Jaringan Advokasi Masyarakat Indonesia (PP- Jamindo).
Ketua PP Jamindo, Muhamad Gilang menilai rencana kedatangan 500 TKA menuai kontroversi dan membuat gaduh masyarakat, sebab rencana tersebut datang disaat yang kurang tepat. Terlebih lagi disaat wilayah Sultra masih dalam kondisi zona merah penularan atau penyebaran Covid-19.
“Kok berani ya.. ditengah pandemi Covid-19 yang masih di bayang-bayangi oleh masyarakat Sultra, malah Gubernur menyetujui kedatangan 500 TKA. Ini pak Ali Mazi, Gubernur Sultra atau pemimpin TKA,” kata dia, Minggu (14/6/2020).
Lebih lanjut Gilang menyatakan, seharusnya Gubernur Sultra memfokuskan diri untuk membantu para kepala daerah di 16 kabupaten/kota untuk memutus mata rantai Covid-19. Bukannya justru memberikan pernyataan yang membuat masyarakat geram.
“Kemarin pak Ali Mazi menolak kedatangan 500 TKA, kemudian menunda dan sekarang di setujui. Seharusnya tunggulah sampai selesai pandemi baru diizinkan. Apalagi saat ini banyak pekerja di Indonesia, khususnya di Sultra dirumahkan, dan terpuruknya di PHK,” tegasnya.
Ditambahkannya, keberadaan legislatif dalam hal ini DPRD Sultra yang beranggotakan 45 orang itu, dinilai tidak tanggap atas kebijakan yang diambil oleh Ali Mazi.
Seharusnya sebagai lembaga pengawas atas kebijakan eksekutif, DPRD Sultra harus lebih responsif dalam menanggapi persoalan yang kembali berhembus ditengah-tengah masyarakat.
Apalagi sebelumnya, DPRD Sultra telah menyatakan menolak kedatangan 500 TKA Cina untuk dipekerjakan di PT.VDNI dan PT. OSS yang berlokasi di Morosi, Kabupayen Konawe, selama masih dalam keadaan pandemi Covid-19.
“DPRD Sultra juga harus tegas dalam menyikapi kedatangan 500 TKA yang menyebabkan kegaduhan masyarakat, logikanya kemarin aja yang masuknya 49 TKA masyarakat sudah gaduh dan resah, apalagi 500 TKA ini,” tukasnya.
Polemik tentang rencana kedatangan 500 TKA kembali hangat menyusul sikap yang berbeda Gubernur Sultra, Ali Mazi dari yang sebelumnya.
Sikap orang nomor satu di bumi anoa ini tampaknya mengizinkan kedatangan 500 TKA Cina, yang dimana sebelumnya, Ali Mazi justru menolak, dengan alasan kebatinan masyarakat Sultra yang tengah menghadapi wabah Covid-19.
BACA JUGA:
- Jaga Warisan Budaya Wakatobi, ASR Janji Bakal Bangun Museum
- Kuasa Hukum Supriyani Bacakan Pledoi, Sebut Supriyani Tak Terbukti Melakukan Penganiayaan
- PLN NP UP Kendari Salurkan CSR Budidaya Ikan Laut dan Lobster kepada Nelayan Konkep
Perizinan terhadap kedatangan 500 TKA Cina ini, mencuat saat Ali Mazi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bidang ketenagakerjaan bersama dengan jajaran Forkopimda, sejumlah OPD, rektor berbagai universitas, serta beberapa ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), di Aula Merah Putih, rumah jabatan Gubernur Sultra, Jumat (12/6/2020) kemarin.
Perizinan terhadap kebijakan pemerintah pusat untuk memasukkan 500 TKA ke Sultra bukan tanpa alasan. Kata Ali Mazi 500 TKA sejatinya telah memenuhi prosedur yang ada, mulai dari administrasi perizinan, hingga protokol kesehatan Covid-19.
Selain itu, Ali Mazi juga menekankan dengan dipercepatnya 500 TKA dengan tujuan bekerja di PT.VDNI dan PT. OSS dalam mempercepat pembangunan smelter, justru efek dominnya terhadap kemajuan pembangunan daerah lebih besar. Bahkan penyerapan tenaga kerja lokal (TKL) juga turut berpengaruh.
“Estimasinya ada sekitar 3.000 tenaga kerja lokal yang akan direkrut oleh PT VDNI dan PT OSS ini, sebab setiap satu TKA akan didampingi sekitar enam sampai tujuh tenaga kerja lokal,” kata dia beberapa waktu lalu.
“Nah ini sangat berimplikasi pada peningkatan ekonomi masyarakat kita. Intinya kebijakan ini harus didukung oleh semua elemen,” jelasnya.
Atas tindakan persetujuan Ali Mazi tersebut, sejumlah pihak turut menyorotinya.
Reporter: Sunarto
Editor: Qs
