Nama Organisasi Dicatut, PWI, AJI, IJTI, dan AMSI Kecam Kadis Kominfo Sultra

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Forum organisasi profesi dan media di Sulawesi Tenggara yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dengan ini mengecam secara keras tindakan Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, Ridwan Badallah. Ia dinilai secara sepihak dan tanpa izin mencatut nama serta simbol organisasi profesi dan media dalam pengajuan proposal buka puasa bersama gubernur dengan insan media.
Ketua AMSI Sultra, Nuryadi mengatakan, tindakan ini merupakan bentuk penghinaan terhadap organisasi profesi dan media yang menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme.
“Kami memandang pencatutan ini sebagai manipulasi yang mencederai integritas pers, seolah-olah organisasi kami terlibat dalam agenda yang tidak pernah kami disetujui. Ini adalah bentuk pembajakan identitas organisasi pers di Sulawesi Tenggara yang tidak dapat ditoleransi,” ujarnya dalam rilis yang diterima media ini.
Pihaknya mendesak Kadis Kominfo Sultra, Ridwan Badallah, segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada organisasi yang telah dicatut namanya. Mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara segera mengambil tindakan tegas terhadap Kadis Kominfo, Ridwan Badallah agar tidak lagi ada oknum yang seenaknya memanfaatkan nama organisasi pers demi kepentingan tertentu. Mendesak pemerintah dan pihak manapun agar berhenti menggunakan nama serta simbol organisasi pers tanpa izin resmi, karena ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip independensi pers. Terakhir, mendesak Kadis Kominfo Sultra, Ridwan Badallah menarik seluruh proposal yang mencatut nama dan logo organisasi profesi dan media yang telah tersebar luas.
“Organisasi profesi dan media di Sulawesi Tenggara secara tegas mengecam segala bentuk upaya yang mencoreng nama baik organisasi. PWI, AJI, IJTI dan AMSI berdiri tegak sebagai organisasi independent yang tidak tunduk pada kepentingan politik maupun kelompok tertentu,” tukasnya. (**)