MUNA, DETIKSULTRA.COM– Ratusan guru korban mutasi bertandang ke Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Muna, Sultra.
Melalui audiens bersama Komisi III DPRD, ratusan guru itu membeberkan nasib dialami pasca mutasi.
Mulai dari harus berpisah dengan keluarga akibat jarak tempuh hingga puluhan kilometer, juga terancam tidak mendapat sertifikasi karena jam yang tidak cukup.
“Asal saya dari guru IPA SMP 1 Bone, dibuang di SMP Napabalano. Disana sudah ada guru IPA tiga orang ditambah saya jadi empat orang, jelas jamnya tidak akan cukup 24 jam dalam seminggu,” cerita Nasidin dihadapan Komisi III DPRD Muna.
Menurut mereka mutasi tersebut sangat tidak sesuai kebutuhan pendidikan tapi karena diduga ada unsur dendam akibat pilkada lalu.
“Ada pertemuan saat itu, disitu mereka memerintahkan untuk mendukung petahana. Katanya, Siapa saja yang tidak bersama kami akan ‘dipito” bebernya.
Mereka meyakini mutasi besar-besar ini sangat bertentangan dengan aturan bersama lima menteri termasuk Permendiknas soal guru dan dosen.
Menanggapi perihal itu, Komisi III mengutuk keras tindakan sewenang-wenang yang dialami oleh ratusan guru.
“Ini sama saja penjajajahan, tapi lebih kejam dari penjajah,” kata Anggota Komisi III Gerson Kadaka.
Pihaknya pun berjanji akan menindak lanjuti hingga tuntas aduan ratusan guru tersebut dengan mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi teknis guru.
“Kita akan undang RDP (Rapat Dengar Pendapat) Dikbud pada hari Kamis (23/3/21) meminta penjelasan soal guru ini,” lanjut Anggota Komisi III lainnya, Awal Jaya Bolombo.
Reporter: Abd Rasyid S
Editor: Via
