MUNA BARAT, DETIKSULTRA.COM – Tim Penggerak PKK bersama Pemerintah Kabupaten Muna Barat menargetkan penurunan angka stunting di angka 26,8 persen. Ketua TP PKK Mubar, Yosi Rena Bahri mengatakan hal ini bertujuan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan dan program yang telah dilaksanakan TP PKK baik tingkat kecamatan maupun desa.
Selain itu juga, untuk mempercepat implementasi sepuluh program PKK yang diharapkan secara langsung dapat membawa perubahan yang signifikan bagi keluarga yang sejahtera.
“Ini merupakan bagian implementasi dari 10 program PKK di wilayah Muna Barat” ungkapnya, Senin (7/11/2022).
Tidak hanya mengimplementasikan sepuluh program PKK, pihaknya juga selalu andil dalam pemberdayaan keluarga dan perempuan guna mencapai kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk itu dalam program TP PKK Muna Barat fokus perhatiannya yakni upaya melakukan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, yang salah satunya pada program penurunan angka stunting.
“Status stunting di Indonesia menjadi salah satu masalah kesehatan yang perlu diwaspadai,” ungkapnya.
Berdasarkan data Kemenkes RI, revelensi stunting di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 27,7 persen. Jauh dari target WHO di bawah 20 persen.
Dalam studi kasus Indonesia SSGI 2021, relevansi stunting Sulawesi Tenggara mencapai 30,02 persen. Angka ini masih berada di atas rata-rata stunting tingkat nasional yaitu 29 persen. Sedangkan Kabupaten Muna Barat pada tahun 2021 terdapat 364 kasus dengan revelensi 29 persen.
“TP PKK Muna Barat koordinasi bersama pemda target menurunkan stunting kisaran 26,8 persen,” ujarnya.
Sementara itu, Pemj Bupati Muna Barat, Bahri mengatakan, dalam wujudkan tujuan pembangunan nasional, setiap warga negara bebas mengembangkan potensi, terutama tanggung jawab terkait sepuluh program PKK, pasalnya pembangunan nasional akan terwujud jika fasilitas publik memadai.
Ia menyebut TP PKK harus bergerak pada semua bidang meliputi bidang kesehatan, pertanian, sosial, ekonomi, koperasi, keluarga berencana, serta kelestarian lingkungan, sebab sepuluh program PKK terkait lintas sektor yang konsepnya dalam pembangunan dengan mitra kerja sama.
“Kita tanpa kerjasama, maka PKK tidak melaksanakan kegiatannya secara langsung untuk kebutuhan PKK itu sendiri,” ujarnya. (bds)
Reporter: La Ode Darlan
Editor: Wulan Subagiantoro
