MUNA BARAT, DETIKSULTRA.COM – Pj Bupati Muna Barat, Bahri menghadiri rapat paripurna dengan agenda laporan pertanggungjawaban keuangan daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2021 tingkat I, Senin (18/7/2022). Kegiatan ini juga dihadiri langsung Wakil ketua I DPRD Muna Barat, Uking Djassa, Wakil Ketua II, Agung Dharma, serta 20 anggota DPRD dari delapan fraksi.
“Atas nama DPRD Kabupaten Muna Barat, Saya selaku pimpinan menyimpulkan bahwa menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban keuangan APBD tahun 2021 untuk dibahas pada sidang selanjutnya,” ujar Agung Dharma.
Pada kesempatan itu, Bahri menjelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Pasal 323 Tahun 2014, bahwa seorang kepala daerah menyampaikan peraturan daerah (Perda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disertai dengan laporan keuangan yang sudah diperiksa dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri ini menyebut, APBD Kabupaten Muna Barat sebesar Rp659.928.844.038 yang terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp653.154.014.638 dan belanja daerah Rp659.928.844.038. Sedangkan untuk pembiayaan daerah sebesar Rp6.744.829.400. Artinya dari hasil perbandingan ini Mubar mengalami defisit/surplus anggaran sebesar Rp6.774.829.400 di masa pemerintahan bupati sebelumnya, Rahmat Lamani.
“Untuk penggunaan anggaran tahun 2021 hari ini selesai yah. Artinya menjadi bagian dari rangkaian siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusunan APBD, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dengan dasar ini maka kita akan masuk pada perubahan APBD, nanti kita mengetahui berapa anggaran silva, nanti kita tampung di perubahan nantinya,” terangnya.
Melalui kesempatan tersebut, Bahri optimis akan menuntaskan pembangunan gedung perkantoran Bumi Praja Laworoku di tahun 2023 mendatang. Ia menyebut pembangunan infrastruktur tersebut yakni gedung perkantoran seperti Masjid Agung, gedung DPRD, kantor bupati dan rumah jabatan.
“Saya optimis di tahun 2023 ini program prioritas saya adalah membangun perkantoran. Semua struktur dan pematangan lahan sudah jadi. Nanti di tahun 2024 kita tuntaskan karena pertimbangan waktu tidak akan cukup kalau kita membangun langsung, empat bulan efektif, belum lelang konsultan perencana, pengawasan dan lainnya,” jelasnya. (bds)
Reporter: La Ode Darlan
Editor: Wulan Subagiantoro
