KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah Kabupaten Buton bersama BKKBN Sultra terus berkolaborasi dalam menangani kasus stunting di wilayah Buton. Pasalnya Provinsi Sultra masuk dalam 12 provinsi prioritas stunting. Satu dari 17 kabupaten/kota seperti Buton menunjukkan angka stuntingnya masih tinggi yakni sebesar 32,6 persen di tahun 2022.
Angka ini mulai turun dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 33,0 persen. Namun menjadi tugas besar untuk penurunan stunting yang ditargetkan 14 persen di Indonesia pada tahun 2024.
Perdana berkantor, Pj Bupati Buton, La Ode Mustari menyampaikan stunting telah menjadi isu nasional. Olehnya itu ia mengajak semua pihak yang terlibat dalam kegiatan percepatan penurunan stunting untuk bersama-sama mem-booming-kan penanganan stunting di Buton dari tingkat desa hingga kabupaten.
Hal itu diungkapkannya pada pertemuan teknis technical assistant bersama empat dinas yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Buton. Keempat dinas tersebut yakni Bappeda, DPMD, Dinkes dan PMD serta Tim Kerja Bidang Adpin Perwakilan BKKBN Sultra, Rabu (6/9/2023) di aula Bappeda Buton.
Mustari menceritakan pengalamannya pada saat dilantik Bulan September lalu, dirinya mendapatkan pembekalan dari Kementerian Dalam Negeri. Pj Bupati Buton tersebut mengatakan, Mendagri menitip pesan untuk semua penjabat bupati secara serius melakukan langkah-langkah dan memberikan perhatian serius terhadap penanganan stunting, inflasi dan kemiskinan ekstrim di wilayah masing-masing.
“Penanganan stunting harus kita viralkan agar menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat. Kita harus berbuat lebih agar program prioritas nasional ini menjadi sukses di daerah,” katanya.
“Kita harus membuat gerakan, dimana orang harus bicara dan mengerti stunting. Harapannya semua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dapat terlibat baik di tingkat kabupaten sampai dengan desa,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan BKKBN Sultra, Ketua Tim Kerja Adpin Perwakilan BKKBN Sultra, Agus Salim menyampaika beberapa hal. Kata dia, pihaknya terus memperkuat strategi penyebaran informasi, penggerakan lini lapangan, perluasan kemitraan, serta peningkatan validitas data.
Selain itu juga dengan dukungan teknologi dalam pencapaian pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) serta mempercepat penurunan prevalensi stunting.
“Kerja kolaboratif yang baik dari semua lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menurunkan stunting diperlukan,” terangnya.
Kegiatan pertemuan ini menjadi salah satu upaya mereview pelaksanaan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten kota. Hal tersebut untuk membangun dan meningkatkan koordinasi, komunikasi dan sinergi lintas sektoral dalam upaya percepatan penurunan stunting dan merumuskan strategi, langkah-langkah dan komitmen bersama.
Dalam kegiatan ini menyampaikan masalah percepatan penurunan stunting adalah masalah yang urgen untuk segera bisa diatasi. Dalam waktu dekat ini akan ada pendampingan terpadu di Provinsi Sultra oleh Kementerian Lembaga terkait dalam rangka percepatan penurunan stunting. Kegiatan tersebut akan terlaksana pada 12 hingga 15 September 2023.
“Sehingga perlu untuk Kabupaten Buton bisa menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan stunting yang mana progresnya akan disampaikan pada kegiatan pendampingan terpadu tersebut,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Manager Kegiatan Tim Satgas Stunting Provinsi Sultra, Ardiansyah Pandayu mengimbau pada TPPS Buton untuk bisa memaksimalkan pelaporan kegiatan yang sudah berjalan pada web pelaporan yang sudah disediakan. Ardiansyah juga menekankan pada capaian 64 Indikator penanganan spesifik dan sensitif yang tertuang dalam Perpres 72 Tahun 2021.
“Capaian indikator penanganan ini untuk bisa dimaksimalkan pelaksanaannya oleh seluruh OPD yang terlibat di dalamnya. Karena hal inilah yang menjadi konsen pemantauan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat,” pungkasnya. (kjs)
