KENDARI, DETIKSULTRA.COM – DPRD bersama Pemkot Kendari menggelar rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), di rapat itu Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu menyebut pendapatan daerah sampai akhir tahun 2022 terealisasi sebesar RP1,479 triliun atau sebesar 91,99 persen.
Diungkapkan Asmawa, pendapatan itu terdiri dari PAD Rp323 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp24miliar.
“Belanja daerah sampai akhir tahun 2022, realisasi belanja daerah sebesar Rp1,652 triliun atau 83,10 persen terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer,” katanya pada paripurna yang di gelar di Gedung DPRD Kendari pada, Senin (27/3/2023).
Sementara, lanjut dia, pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah di tahun 2022 yakni penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah terealisasi sebesar Rp394 miliar.
Serta pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo terealisasi sebesar Rp14 miliar.
“Kita patut bersyukur tata kelola keuangan Kendari di tahun 2022 mendapat predikat WTP sebagai pengakuan atas pengelolaan keuangan mampu terus dipertahakan yang ke-9 kalinya. Insyaallah tahun ini bisa diraih kembali untuk ke-10,” ungkapnya.
Adapun tutur Asmawa, beberapa tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap catatan penting atas rekomendasi DPRD Kendari pada LKPJ tahun 2021 lalu, diantaranya rekomendasi tentang perlunya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta SDM tenaga kesehatan dalam rangka peningkatan capaian layanan kesehatan dasar.
“Selain itu, perlunya penegakan Perda yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, khususnya pedagang kaki lima yang menempati ruas jalan, dan rekomendasi tentang pemenuhan kebutuhan operasional dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan, semuanya telah ditindaklanjuti,” jelas dia.
Asmawa menambahkan, pembangunan dan penataan Kota Kendari untuk jangka panjang perlu kerjasama dan proaktif anggota dewan.
Dirinya meminta, kepada anggota DPRD Kendari untuk bersama-sama dan proaktif dalam menggali potensi program dan kegiatan prioritas nasional yang dapat dibiayai pemerintah pusat di daerah, baik melalui skema pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK), tugas pembantuan, APBN maupun hibah kementerian lembaga dalam rangka mendukung akselerasi pembangunan di Kendari.
“Ada tujuh aspek yang perlu menjadi perhatian kita bersama seperti integrasi program strategis yang menjadi prioritas untuk kebutuhan dasar masyarakat dan regulasi sebagai arahan kebijakan manajemen pengelolaan perkotaan,” tuturnya.
Selain itu masih Asmawa, perlu menjadi perhatian terkait peningkatan daya tarik kota melalui desain perkotaan dan manajemen perkotaan, membangun partisipasi masyarakat dan sektor swasta, penataan pemukiman termasuk langkah antisipasi penanganan bencana secara komperehensif, penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat 24 jam, serta membangun dan mengembangkan inovasi secara berkelanjutan.(Adv)
