KONAWE, DETIKSULTRA.COM – Massa yang tergabung dalam aliansi pemuda dan mahasiswa Amonggedo, menyambangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Selasa (31/1/2023).
Rombongan ini merupakan perwakilan tiga desa yakni Matabura, Wawohine, dan Lalombonda. Mereka mengungkapkan bahwa kehadiran investasi di wilayah Amonggedo akan merusak iklim pertanian.
Massa kemudian menuntut kepada wakil rakyat agar melakukan mediasi sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, membatalkan rencana pembangunan smelter di Kecamatan Amonggedo.
Salah satu Orator aksi, La Ode Muhammad Nur Sunandar, mengatakan bahwa seharusnya ada kajian awal serta sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan smelter di Amonggedo.
“Baik itu kajian lingkungan maupun sosial yang nantinya akan berdampak pada masyarakat,” tegasnya.
Sunandar juga meminta agar DPRD Konawe sebagai penyambung lidah rakyat tidak hanya memikirkan kepentingan korporasi, tidak hanya membahas kesepakatan dalam lembaran kertas, tetapi turun langsung melihat kondisi masyarakat yang membutuhkan dukungan.
“Kami meminta DPRD Konawe untuk meninjau ulang rencana pembangunan smelter yang kami prediksi akan berdampak terhadap hasil pertanian masyarakat,” jelasnya.
Sunandar juga memastikan ketika tuntutan tersebut tidak diindahkan, maka pihaknya tidak akan berhenti melakukan tekanan sampai pemerintah dan DPRD Konawe turun melakukan kajian ulang, atas rencana pembangunan pabrik pemurnian biji nikel di Amonggedo.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Konawe, Rusdianto, SE., MM, mengatakan bahwa hilirisasi industri dan investasi tentunya harus didukung. Selain memberikan kontribusi lapangan kerja bagi masyarakat, hadirnya investasi juga turut menggerakkan ekonomi daerah.
Namun untuk rencana pembangunan smelter di Amonggedo pihaknya belum menerima informasi tersebut baik regulasi maupun perencanaannya.
“Kami belum bisa berbicara masalah regulasi, karena sampai hari ini kami belum tau tentang rencana pembangunan smelter di Amonggedo,” terangnya.
Rusdianto yang juga ketua DPD PDIP Konawe ini menegaskan bahwa selama ini pihaknya selalu merespon dan menindak setiap aspirasi ataupun keluhan masyarakat.
“Jadi jangan katakan bahwa kami hanya berkutat di wilayah narasi dan retorika. Saat ini juga kalau kalian minta kita turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan lokasi pembangunan smelter di Amonggedo saya siap,” tegas Rusdianto.
Politisi partai berlambang kepala banteng inipun mengingatkan agar persoalan ini diselesaikan secara menyeluruh tidak secara sepihak, perlu keterlibatan pemerintah desa, kecamatan, daerah dan warga setempat sehingga kedepannya tidak ada lagi gesekan ataupun persoalan yang timbul hanya karena komunikasi yang tidak sampai,” ungkapnya.
Masa akhirnya membubarkan diri setelah Rusdianto memerintahkan staf sekretariat DPRD Konawe untuk membuat surat kesepakatan, melakukan peninjauan lokasi rencana pembangunan smelter di Amonggedo yang rencananya akan dilaksanakan minggu depan. (Adv)
