KENDARI, DETIKSULTRA.COM – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi membentuk Satgas pengendalian dan pemantauan lancarnya arus penyuplaian BBM dan LPG jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini dilakukan guna memantau jaminan ketersediaan stok BBM dan LPG dalam memastikan pendistribusiannya agar tidak ada hambatan dan kendala yang dapat mengganggu moda konsumsi masyarakat.
“Tim Satgas ini sejak 5 Februari 2024 sudah terbentuk sampai 18 Februari 2024,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw, Kamis (08/02/2024).
Fahrougi menjelaskan bahwa dibentuknya Satgas ini juga bagian dari upaya Pertamina untuk ikut menyuskeskan pesta demokrasi tahun ini, dengan memastikan ketersediaan BBM dan LPG tetap aman selama momen pemilu.
Berdasarkan hasil laporan yang diterima dari tim Satgas, ketahanan stok LPG di Sulawesi pada hari ini mencapai 8.315, metrik ton. Sementara rata-rata konsumsi harian masyarakat Sulawesi saat ini sebesar 1.758 metrik ton per hari, yang artinya dalam kondisi aman.
Begitu pula dengan stok BBM saat ini misalnya pertalite. Berdasarkan data Satgas stok BBM pertalite sebanyak 89.581 kilo liter dimana konsumsi rerata harian sebesar 7.377 kilo liter.
Dengan demikian untuk menjaga stabilitas ketersediaan khususnya pembelian LPG 3 kilogra., masyarakat diminta mematuhi cara pembelian yang sejak per 1 Januari 2024 sudah diwajibkan menggunakan KTP. Ini ditegaskannya tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilu.
“Aturan penggunaan KTP ini bertujuan agar LPG bisa tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang berhak, dimana program ini disebut subsidi tepat LPG yang sosialisasinya sudah dilaksanakan sejak Bulan Mei tahun 2023”, imbuhnya.
Ia menyebut, saat ini sebanyak 30.664 pangkalan sudah bertransaksi pembelian LPG 3 kilogram menggunakan KTP melalui website Merchant Apps My Pertamina dari target 31.435 pangkalan atau sebesar 97,55 persen. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap program subsidi tepat sangat tinggi.
Ditambahkannya, dalam menjaga kelancaran distribusi BBM dan LPG di momen pemilu ini, PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi bekerjasama dengan berbagai pihak seperti aparat kepolisian, BPH Migas, serta pemerintah daerah.
“Jika Masyarakat menemukan potensi penyalahgunaan KTP terkait pembelian LPG 3 kilogram di pangkalan-pangkalan, masyarakat jangan segan untuk melaporkan ke all center 135. Pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi mulai dari teguran, sanksi administrasi berupa pencabutan alokasi, hingga pemutusan hubungan usaha,” pungkasnya. (bds)
Reporter: Sunarto
Editor: Wulan
