Putusan Mahkama Konstiyusi (MK) sebagai tsunami politik yang memiliki mitigasi dalam prediksi dibenak masyarakat Indonesia sebagai momentum titik balik (Kurva puncak) ketegangan polititik di tanah air. Bersamaan dengan itu kemudian peta pencalonan presiden dan wakil menjadi terang benderang, para Paslon Presiden dan wakilnya “AMIN” sudah mendaftarkan diri, Paslon Presiden Ganjar telah Mendeklarasikan Pasangannya sebaga “GOFUD” dan Paslon Capres Prabowo di kendang paksa kuda hitamnya harus menerima Gibran sebagai Cawapresnya, meskipun belum ada deklarasi tapi dapat dipastika melalui bentangan karpet kuning dihamparkan Golkar oleh Ketumnya Erlangga.
Ada beberapa nomena yang dapat kita cetak tebal dan garis bawahi sebagai point of view untuk kita elaborasi lebih jauh. Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023, memiliki dampak yang signifikan terhadap situasi politik di Indonesia. Putusan tersebut telah membuka peluang bagi anak pejabat, istri, dan menantu pejabat untuk mencalonkan diri sebagai capres/cawapres dan di daerah akan didominasi calon legislative dan kepala daerah.
Hal inilah yang memunculkan fenomena “Gibran effect”, yaitu fenomena anak pejabat yang menjadi populer di masyarakat dan kemudian diusung sebagai calon pemimpin. Gibran Rakabuming Raka, ‘Satrio Piningit’ sang putra sulung Presiden Joko Widodo, merupakan salah satu tokoh yang paling diuntungkan oleh putusan MK. Gibran yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo, menjadi salah satu kandidat kuat untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Politik Dinasti Merupakan Nepotisme Instan Tanpa Reputasi
Putusan MK ini telah menimbulkan kegaduhan politik di Indonesia. Untuk meredam kegaduhan tersebut, pemerintah dan partai politik perlu melakukan mitigasi situasi politik. Mitigasi tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:
Pertama; Partai Politik perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang putusan MK terutama anggota partisan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dasar hukum dan alasan putusan MK.
Kedua; sudah perlu ada rancangan undang undang yang merumuskan aturan utama yang jelas tentang pencalonan anak pejabat. Aturan ini perlu dibuat untuk mencegah terjadinya praktik politik dinasti. Meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik.
Kondisi Anak Pejabat
Selain Gibran, masih banyak anak pejabat lainnya yang terjun ke dunia politik. Sebagian dari mereka berhasil meraih kesuksesan, sementara sebagian lainnya gagal. Anak pejabat yang berhasil meraih kesuksesan biasanya memiliki modal sosial yang kuat. Mereka biasanya memiliki akses ke sumber daya politik dan ekonomi yang lebih besar dari masyarakat pada umumnya. Sedangkan anak pejabat yang gagal biasanya tidak memiliki modal sosial yang kuat. Mereka biasanya tidak memiliki pengalaman dan keterampilan yang memadai untuk terjun ke dunia politik.
Hampir di seluruh Indonesia, anak dan Istri Pejabat, jadi calon legilator apalagi mau calon gubernur, bupati dan walikota. Kemudian muncul pertanyaan dalam benak kita, apakah indonesia kekurangan figure?, apa dampaknya bagi masa depan demokrasi bila asumsinya pemilu yang jurdil tanpa ‘mall praktek dan money politik’.
Dalam setiap sistem demokrasi, penting bagi negara untuk memiliki figur dan pemimpin yang berkualitas untuk menjaga dan memajukan sistem politik tersebut. Meskipun beberapa pejabat yang memiliki latar belakang keluarga politik memutuskan untuk terjun ke dunia politik, namun apakah Indonesia kekurangan figur yang berkualitas atau tidak, tergantung pada pandangan dan penilaian masing-masing individu.
Bila pemilu dijalankan secara jujur dan bebas dari praktik money politik, itu akan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi calon-calon yang berkualitas untuk terpilih ke posisi politik. Ini dapat berdampak positif bagi masa depan demokrasi Indonesia dengan memastikan bahwa orang-orang terpilih memiliki dedikasi yang kuat untuk melayani masyarakat dan menerapkan kebijakan yang memajukan kepentingan publik.
Namun, demokrasi yang kuat juga memerlukan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses politik, seperti pemilih yang terinformasi, partisipasi dalam pemilihan, dan pemantauan terhadap perilaku politik. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting dalam memastikan integritas sistem politik. Penting untuk dicatat bahwa evaluasi kekurangan atau kelebihan figur politik di suatu negara harus dilakukan berdasarkan analisis menyeluruh dan melibatkan berbagai perspektif.
Oleh : DRLAK
