KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Penyaluran Ultra Mikro (UMi) di lima wilayah di Sulawesi Tenggara (Sultra) yakni Bombana, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara dan Kendari mencapai Rp29,65 miliar per September 2023.
Peran dalam penyaluran ultra mikro ke UKM dan UMKM ini menjadi penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, terlebih pasca pandemi Covid-19 .
Diketahui, UMi merupakan program pembiayaan dari pemerintah sebagai pinjaman modal usaha bagi para pelaku usaha ultra mikro. Selain itu UMi juga adalah program bantuan sosial lanjutan dengan menyasar usaha mikro pada lapisan terbawah yang belum bisa diberikan fasilitas perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kepala KPPN Kendari, Agung Mulyono mengatakan, pihaknya mendorong peningkatan usaha ultra mikro sehingga mobilitas masyarakat di daerah dapat terus bergerak.
“Dalam pengelolaan pembiayaan UMi ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP),” ungkap Agung melalui keterangannya, Jumat (6/10/2023).
Agung menjelaskan, dalam penyaluran UMi ini, Pegadaian Permodalan Nasional Madani (PNM) berperan sebagai penyalur. Total debitur per September tercatat berjumlah 6.963 debitur yang didominasi oleh nasabah PNM.
Secara rinci Kabupaten Bombana penyaluran UMi dari Pegadaian dan PNM berjumlah Rp3,92 miliar. Dengan rincian penyaluran Pegadaian hanya Rp 52,55 juta sedangkan penyaluran PNM mencapai Rp3,86 miliar.
Kemudian penyaluran UMi di Kabupaten Konawe berjumlah Rp7,65 miliar, di Kabupaten Konawe Selatan dengan penyaluran UMi sebesar Rp 8,04 miliar yang merupakan penyaluran UMi terbesar di wilayah kerjanya.
“Sedangkan untuk jumlah penyaluran UMi di Kabupaten Konawe Utara berjumlah Rp3,40 miliar. Terakhir untuk penyaluran UMi di Kota Kendari mencapai Rp6,81 miliar,” katanya.
Agung menuturkan tujuan pembiayaan UMi yakni menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultra mikro.
Tidak hanya itu, tujuan lainnya adalah untuk menambah jumlah wirausahawan di wilayah Sultra yang mendapat fasilitas pembiayaan dari pemerintah.
“Terakhir yakni menjadi jembatan bagi usaha mikro penerima bantuan sosial untuk naik kelas dan dapat mengakses pembiayaan perbankan,” pungkasnya. (cds)
Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan
