KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) gelar rapat percepatan dan penanganan Covid-19 pada 17 daerah kabupatendan-kota.
Rapat yang berlansung di Rumah Jabatan (Rujab) pada Jumat (27/3/2020), dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi.
Dalam rapat yang di hadiri Ketua DPRD Sultra, Forkopimda Sultra, 17 Bupati dan Walikota se-Sultra, dan Tim Gugus Tugas Pemprov Sultra.
Dalam rapat tersebut Gubernur Sultra, Ali Mazi, menyatakan Pemprov harus bergerak cepat mengambil langkah-langkah preventif penanganan Covid 19 dengan beberapa pendekatan yakni segera melakukan identifikasi dan pemantauan jalur masuk ke Sulawesi Tenggara melalui Darat, Laut, dan Udara.
Selain itu langkah yang dilakukan tetap berkoordinasi dengan pemerintah Kabupatan dab Kota terkait penanganan Covid 19.
Gubernur juga menetapkan Kantor Dinas Kesehatan Prov. Sultra sebagai Posko Percepatan Penanganan Penyebaran Virus Covid 19. Selain itu, pemprov juga harus intens melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI dan BNPB RI terkait percepatan penanganan penyebaran Covid-19.
“Kami juga sudah meliburkan sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi, hingga Penyiapan personil medis khusus penanganan Covid-19, dan penyiapan logistik medis,” ungkapnya.
Dalam rapat evaluasi tugas penanganan Covid-19 ini, Sekda Kolaka tampil bicara, menjelaskan viralnya jenazah pasien PDP Corona yang telah meresahkan masyarakat Kolaka.
Antisipasinya mendata ODP kontak erat resiko tinggi yang diperkirakan berjumlah 135 orang dan menyampaikan kesiapan Pemda Kolaka dalam penanganan Covid-19 berdasarkan SOP, Protokol Covid 19 dan minim APD (Alat Pelindung Diri).
Sementara itu, Bupati Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga menjelaskan soal kekhawatirannya soal penyebaran Coivd-19, dimana wilayahnya ada 25 kecamatan, 336 desa dan 15 kelurahan.
Saat ini, Surunudin fokus pada 12 kecamatan antisipasi wabah corona, Data terbanyak ODP ada di Kecamatan Wolasi sekitar 7 orang.
BACA JUGA :
Kendala penanganan wabah corona nyaris sama Kolaka, APD sangat minim, sehingga dana desa sebagian akan digunakan untuk pencegahan Covid 19 seperti belanja alat semprot dan obat-obatan dan lainnya.
Kota Kendari melalui Wali Kotanya, Sulkarnain Kadir, mengakui ODP sulitnya disiplin isolasi mandiri. Rencana beliau akan menggunakan Rusun di Bungkutoko sebagai rujukan karantina ODP, sehingga Pemkot Kendari fokus menangani secara serius walaupun kendala fasilitas rusun masih kurang, tapi Sulkarnain berjanji akan menggunakan sebagian anggaran tak terduga untuk pembenahan.
Pemkota Kendari juga akan terus mengedukasi soal antisipasi corona melalui hidup sehat dan bersih. Di Kendari APD juga masih minim.
Kemudian, Ruksamin, Bupati Konawe Utara, memprotes data Gugus Tugas Pemprov Sultra, dimana catatan jumlah 10 ODP kini sudah nol ODP.
” Katanya di Konut sudah nol ODP, alasannya karena yang 10 itu sejak 26 Januari sampai 26 Maret 2020 telah di karantina dan hasilnya negatif, waduh kenapa lagi masuk dalam data,” ungkapnya.
Tambah Ruksamin, pihaknya sangat serius melawan Covid-19, namun sayangnya APD untuk penangannya masoh minim.
“Bahkan malam inipun kalau ada APD yang jual saya siap beli berapapun harganya,” katanya.
Bupati Bombana, Tafdil, juga tampil bicara. Katanya, untuk penanganan Covid-19 di Bombana pihaknya izin kepada gubernur agar fasilitas Rumah Susun yang baru selesai di bangun bisa digunakan untuk menempatkan pasien ODP.
Reporter: Sesra
Editor: Dahlan
