KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menginginkan agar Bokori dan Toronipa menjadi wilayah administratifnya dari tangan Kabupaten Konawe.
Hal ini disampaikan Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Setda Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Ali Akbar, Senin (30/12/2019). Dikatakanya Pemkot Kendari telah melakukan konsultasi kepada Pemerinta Provinsi (Pemprov) Sultra.
Dalam konsultasinya, Pemkot Kendari menguraikan alasan ingin menjadikan Bokori dan Toronipa, karena secara administrasi dan segi pelayanan Kota Kendari lebih dekat dengan Bokori dan Toronipa.
Mengenai hal ini, lanjut Ali Akbar Pemprov Sultra bakal mengundang kedua kepala daerah yakni Walikota Kendari, Sulkarnain Kadir dan Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa.
“Terlebih dahulu kita harus petakan dulu, yang rencananya awal Januari 2020. Nantinya, saat dipertemukan Wali Kota Kendari dan Bupati Konawe dihadapan Gubernur, sudah ada peta,” katanya.
“Juga harus ada kesepakatan dari DPRD, yang terpenting kedua belah pihak sepakat. Jadi tinggal kita dudukan aturan administrasinya,” sambungnya.
BACA JUGA :
Terkait akan adanya pengurangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Konawe, bilamana Bokori dan Toronipa masuk di wilayah administratif Kota Kendari, tambah Ali Akbar, hal itu tidak akan berpengaruh terhadap PAD Konawe.
“Saya pikir tidak, karena namanya pemerintah, semua, Pemerintah Kabupaten Konawe dan Pemkot Kendari sama-sama pemerintah di Sultra. Karena mereka kelola untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi, jadi di mana wilayah itu masuk tidak ada yang rugi,” tandasnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan
