Dari Daratan hingga Kepulauan, ASR Pacu Pemerataan Infrastruktur Jalan Sultra
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pembangunan jalan menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka (ASR). Bukan sekadar memperbaiki jalan rusak, pemerintah kini berupaya membuka konektivitas antardaerah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah pelosok dan kepulauan.
Sejak memimpin Sultra bersama Wakil Gubernur Hugua pada Februari 2025, ASR dihadapkan pada pekerjaan besar di sektor infrastruktur. Persoalan jalan rusak, akses antar kabupaten yang belum memadai, hingga keterbatasan jalur transportasi di sejumlah wilayah menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bertahap.
Melalui program prioritas Jalan Mulus Antarwilayah (Jamaah), Pemprov Sultra mulai mendorong pembangunan jalan yang lebih terarah. Program ini dirancang untuk memperkuat hubungan antarwilayah sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan aktivitas perdagangan.
Bagi pemerintah, jalan memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Sebab, infrastruktur yang memadai akan mempermudah petani membawa hasil panen ke pasar, mempercepat akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta membuka peluang ekonomi baru di wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
Upaya pembenahan infrastruktur tersebut mulai terlihat pada tahun pertama pemerintahan ASR. Sepanjang 2025, Pemprov Sultra melaporkan sekitar 36 kilometer jalan provinsi telah selesai diperbaiki.
Selain pembangunan jalan, seluruh proyek irigasi tahun anggaran 2025 juga dilaporkan tuntas 100 persen. Capaian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat infrastruktur dasar yang menopang sektor pertanian dan perekonomian masyarakat.
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDA-BM) Sultra saat itu, Pahri Yamsul, mengungkapkan pekerjaan rumah pemerintah masih cukup besar.
Dari total panjang jalan provinsi sekitar 1.076,94 kilometer, terdapat kurang lebih 360 kilometer yang masih dalam kondisi rusak dan membutuhkan penanganan.
Pada 2025, pemerintah menangani 10 ruas jalan provinsi yang tersebar di Kabupaten Konawe Selatan, Kolaka Timur, Kota Kendari, dan Buton Utara. Dari jumlah tersebut, delapan ruas telah diselesaikan, sedangkan dua lainnya masih dalam proses pengerjaan berdasarkan laporan progres saat itu.
Sejumlah ruas yang telah rampung di antaranya Jalan Brigjen Katamso dan Made Sabara di Kota Kendari serta ruas Motaha-Alangga.
Pahri menjelaskan, keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat perbaikan seluruh jalan yang mengalami kerusakan. Karena itu, pemerintah menerapkan strategi dengan mendahulukan ruas yang memiliki nilai konektivitas dan manfaat ekonomi tinggi.
Tidak hanya mengandalkan APBD, Pemprov Sultra juga berupaya menarik dukungan anggaran pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Salah satu usulan yang diperjuangkan adalah penanganan ruas Porehu-Tolala di Kabupaten Kolaka Utara dengan panjang sekitar 49 kilometer.
“Beberapa ruas berat yang sulit ditangani dengan APBD kami usulkan melalui APBN. Salah satunya ruas Porehu dan Tolala Kolaka Utara sepanjang 49 kilometer yang kami ajukan masuk program Inpres Jalan Daerah,” jelas Pahri.
Program Jamaah Berlanjut, 13 Ruas Jalan Jadi Sasaran 2026
Memasuki 2026, pembangunan jalan kembali digenjot melalui program Jamaah. Pemprov Sultra menetapkan 13 ruas jalan yang tersebar di delapan kabupaten dengan total panjang penanganan mencapai 37,891 kilometer.
Dari total tersebut, sepanjang 26,381 kilometer berada di wilayah daratan, sedangkan 11,51 kilometer lainnya berada di wilayah kepulauan.
Penanganan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi kesenjangan akses transportasi antardaerah. Pemerintah berupaya memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan, tetapi juga menyentuh wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur.
Salah satu contoh pembangunan yang mulai direalisasikan berada di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim). Melalui skema Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025, pembangunan ruas jalan Lembah Subur-Lamosila mulai dikerjakan. Ruas jalan kabupaten ini memiliki posisi strategis karena menghubungkan wilayah Kolaka Timur dengan Kabupaten Konawe Selatan hingga menuju Kota Kendari.
Jalur tersebut juga melintasi sejumlah desa di Kecamatan Dangia yang dikenal sebagai kawasan penyangga produksi pangan, khususnya padi sawah dan perkebunan.
Ketua Komisi I DPRD Koltim, Eka Salutra, menjelaskan pembangunan jalan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur daerah sekaligus mendukung penguatan swasembada pangan.
Menurutnya, kondisi jalan yang lebih baik akan mempermudah mobilisasi hasil pertanian dan perkebunan. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan akses transportasi yang lebih lancar untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Pengerjaan pengaspalan dibagi menjadi dua segmen. Segmen pertama dikerjakan CV Argan Jaya Mulya, sementara segmen kedua dilaksanakan PT Baskara Bumi Sultra.
Untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan, kontraktor juga menambah armada dan melibatkan tenaga kerja dari masyarakat setempat.
Proyek jalan Lembah Subur-Lamosila ditargetkan rampung pada 31 Desember 2026.
Pembangunan tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi persoalan infrastruktur yang tidak seluruhnya dapat ditangani menggunakan kemampuan keuangan daerah.
Tantangan konektivitas juga masih dirasakan masyarakat di wilayah utara Sultra, khususnya Kecamatan Porehu, Tolala, dan Batu Putih di Kabupaten Kolaka Utara.
Selama ini, masyarakat di tiga kecamatan tersebut membutuhkan akses jalan yang lebih memadai untuk menunjang mobilitas dan kegiatan ekonomi.
Aspirasi pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 40 kilometer sebelumnya telah dibahas Pemprov Sultra bersama perwakilan DPRD Kolut, camat, kepala desa, serta tokoh masyarakat pada 31 Oktober 2025.
Namun, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus mencari alternatif pembiayaan agar penanganannya bisa menjangkau ruas yang lebih panjang.
Pada Februari 2026, Pemprov Sultra melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menjelaskan terdapat dua opsi penanganan. Pertama, menggunakan APBD Provinsi 2026 yang diperkirakan hanya mampu menjangkau sekitar 5 hingga 10 kilometer.
Kedua, memperjuangkan pembangunan melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah agar penanganan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.
Pemprov Sultra kemudian memilih mengupayakan skema IJD dengan harapan kebutuhan pengaspalan di kawasan tersebut bisa ditangani lebih luas. Apabila usulan tidak disetujui, pemerintah menyiapkan kemungkinan penanganan melalui APBD 2027.
Dalam program penanganan jalan provinsi 2026, ruas Batu Putih-Porehu-Tolala juga masuk dalam daftar 13 ruas yang ditangani dengan panjang penanganan 2,825 kilometer.
Meski demikian, penanganan tersebut belum menjawab seluruh kebutuhan jalan sepanjang kurang lebih 40 hingga 49 kilometer yang selama ini diperjuangkan masyarakat.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa pemerataan infrastruktur membutuhkan dukungan anggaran berkelanjutan serta koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.
Percepatan pembangunan jalan juga menyasar wilayah lain di Sultra.
Di Kabupaten Konawe Selatan, misalnya, Gubernur ASR pada 2 Mei 2026 meninjau langsung kondisi ruas jalan di Desa Puunangga, Kecamatan Lalembuu, sepanjang kurang lebih 20 kilometer yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Penanganan di kawasan tersebut mencakup peningkatan jalan, pembangunan jembatan, hingga penataan drainase.
Sementara di Kabupaten Bombana, ruas Kasipute-Lora-Bambaea menjadi salah satu sasaran prioritas dengan panjang penanganan mencapai 10 kilometer.
Memasuki November 2026, sejumlah pekerjaan infrastruktur jalan juga masih dipercepat. Tahapan pekerjaan meliputi penyiapan lapis pondasi agregat dan mobilisasi material, sebelum dilanjutkan dengan pengaspalan.
Pemerintah menargetkan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai kontrak hingga Desember 2026.
Rangkaian proyek tersebut memperlihatkan arah pembangunan infrastruktur yang mulai menyasar berbagai kawasan, mulai dari pusat perkotaan, sentra pertanian, hingga wilayah yang membutuhkan peningkatan konektivitas antar kecamatan dan antar kabupaten.
Di balik berbagai proyek yang sedang berjalan, Pemprov Sultra juga telah menyiapkan target jangka menengah untuk meningkatkan kualitas jalan provinsi.
Melalui Dinas SDA dan Bina Marga, pemerintah menargetkan kondisi jalan mantap di Sultra mencapai 95 hingga 98 persen pada 2030.
Untuk mencapai target tersebut, penanganan dan pemeliharaan jalan direncanakan berada pada kisaran 61 hingga 77 kilometer setiap tahun.
Pahri Yamsul sebelumnya menyampaikan bahwa penanganan jalan pada 2025 mencapai sekitar 35 kilometer. Sementara pada tahun berikutnya, target penanganan ditingkatkan menjadi kurang lebih 75 kilometer.
Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan konsistensi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur setiap tahun.
Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat juga diharapkan ikut menjaga jalan yang telah dibangun. Salah satunya dengan memperhatikan batas tonase kendaraan yang melintas.
Kendaraan dengan muatan melebihi kapasitas jalan berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur, sehingga pengawasan terhadap kendaraan bertonase berlebih menjadi bagian penting dalam menjaga usia jalan.
Berbagai program yang dijalankan sejak 2025 menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Sultra. Mulai dari perbaikan puluhan kilometer jalan, program Jamaah, pembangunan irigasi, hingga memperjuangkan dukungan APBN melalui skema IJD.
Namun, pekerjaan tersebut belum sepenuhnya selesai. Masih adanya sekitar 360 kilometer jalan provinsi dalam kondisi rusak menjadi tantangan yang harus dijawab melalui program pembangunan berkelanjutan.
Begitu pula kebutuhan masyarakat di wilayah Porehu, Tolala, dan Batu Putih yang masih membutuhkan kepastian penanganan jalan secara menyeluruh.
Karena itu, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya proyek yang dimulai atau anggaran yang dialokasikan. Ukuran paling penting adalah berapa kilometer jalan yang benar-benar selesai, bagaimana peningkatan persentase jalan mantap, serta seberapa besar manfaatnya bagi kehidupan masyarakat.
Bagi masyarakat Sultra, jalan bukan sekadar bentangan aspal. Jalan merupakan penghubung hasil pertanian menuju pasar, akses anak-anak menuju sekolah, jalur masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, sekaligus pintu masuk bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan target jalan mantap mencapai 95 hingga 98 persen pada 2030, pemerintahan ASR masih memiliki pekerjaan besar untuk memastikan pembangunan berlangsung konsisten, merata, dan tepat sasaran.
Harapannya, program pembangunan yang dijalankan tidak hanya mempercantik wajah perkotaan, tetapi juga benar-benar membuka akses desa-desa terpencil, memperkuat konektivitas wilayah kepulauan, dan menghadirkan manfaat pembangunan hingga ke pelosok Sulawesi Tenggara. (adv)
Reporter: Septiana Syam







