Wacana Polri di Bawah Kementerian, Golkar Sultra Sebut Bisa Menimbulkan Dualisme Kewenangan
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Di tengah wacana pemerintah menjadikan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menimbulkan pro dan kontra. Banyak pihak yang tidak sepakat, meskipun ada pula yang mendukung kebijakan tersebut dilanjutkan lagi.
Dukungan agar institusi Polri tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia (RI), salah satunua datang dari petinggi Partai Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Darwin. Ia mengatakan, kebijakan atau pengaturan soal institusi Polri saat ini sudah tepat dan sejalan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Polri berada di bawah presiden merupakan amanat konstitusi dan bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional. Posisi ini penting agar koordinasi keamanan nasional berjalan efektif dan tidak menimbulkan dualisme kewenangan,” kata Ketua Golkar Sultra itu dalam rilis yang diterima awak media ini, Rabu (28/1/2026).
Bupati Muna Barat ini mengatakan, profesionalisme Polri justru harus diperkuat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, transparansi, serta akuntabilitas. Bukan dengan mengubah struktur kelembagaan yang berpotensi menimbulkan polemik baru.
Darwin menambahkan, Golkar Sultra konsisten mendukung institusi Polri yang presisi, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat, dengan tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepemimpinan nasional di bawah presiden.
Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan, menolak usulan agar Polri berada di bawah kementerian. Sikap tegas Kapolri Listyo disampaikan dalam rapat dengan Komisi III DPR RI.
Menurutnya, posisi Polri saat ini yang berada di bawah presiden sudah sangat ideal. Sebab, bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat maupun bidang hukum. (cds)
Reporter: Sunarto
Editor: Wulan
