Retorika acap kali dipakai sebagai alat yang sahih untuk berbohong. Simaklah pidato cantik Presiden Prabowo setelah, konon, ada pihak tertentu berucap terima kasih kepadanya. “Saya mohonlah jangan selalu berterima kasih kepada Prabowo. Ini kewajiban saya, karena saya dipilih oleh rakyat untuk berbakti kepada rakyat. Saya sudah membentuk kabinet terbaik, maka wajar jika kabinet ini sukses.”
Mungkin saja Prabowo benar, tetapi al-Qur’an sangat keras memeringatkan, “Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang bergembira dengan pujian atas suatu pekerjaan yang sudah mereka lakukan, bahkan juga suka dipuji untuk suatu pekerjaan yang belum pernah mereka lakukan, akan lolos dari azab Allah; justru bagi mereka ada azab yang pedih” (Qs. 3: 188).
Pada kesempatan lain, Prabowo dengan nada optimis berucap, “Saudara, masih ada pihak yang memersoalkan, kenapa tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Masalahnya adalah kita ini punya 38 provinsi. Rakyat kita 280 juta yang harus diurus. Prinsipnya, kita mampu mengatasi ini semua tanpa harus disebut sebagai bencana nasional.” Seperti biasa, optimisme yang berlebihan, menurut al-Qur’an, adalah temannya iblis (Qs. 25: 67).
Membaca dengan tenang pernyataan-pernyataan di atas, tentu saja kita patut bertanya: apakah memang seperti itu faktanya? Bila kita membaca laporan langsung para relawan di lokasi bencana, hati kita dibuat perih dan mual. Itu semata-mata reaksi fisik atas psikologi bingung, mana yang benar: pidato presiden atau laporan relawan?
Jika kita mendengar ucapan memelas Gubernur Mualem, “Tak ada masalah, kalau rakyat kita mati diterjang banjir—itu takdir. Tapi kalau mereka mati karena kelaparan—ini kelelaian. Kita berdosa!” Ucapan Mualem ini, bagaikan sihir api yang menghanguskan seluruh ‘retorika sublimatik’ Prabowo. Belakangan, di depan Mualem yang tertunduk lesu, Prabowo menghibur, “Kalau ada pihak yang tulus membantu kita, masa sebagai manusia kita menolak. Asal bantuannya itu jelas.” Kita tidak tahu ke arah mana ucapan ini bermuara.
Sesungguhnya, negeri ini, meskipun lahir dari doa-doa yang dipanjatkan dengan suara bergetar, dan darah-darah yang ditumpahkan dengan jiwa berluruh, namun dalam perjalanan sejarahnya, oleh para pemimpin yang diberikan amanah, justru lebih banyak memroduksi retorika daripada realitas, lebih asyik berseloroh daripada berempati, lebih gemar berpesta daripada bersujud.
Negeri ini memang dibangun oleh janji-janji besar tentang rasa keadilan, jiwa kemerdekaan, dan martabat kemanusiaan. Semuanya telah ditulis rapi dalam konstitusi dan dihafal gagah dalam upacara-upacara resmi. Namun, perjalanan sejarah kerap membuat janji menjadi kering sebelum diwujudkan. Negeri ini tumbuh sebagai ironi yang berjalan: kata-katanya luhur, tetapi langkahnya pincang; semboyannya agung, tetapi realitasnya hampa.
Rupanya-rupanya, retorika telah menjadi napas keseharian negeri ini. Ia hadir dalam jarak yang teramat jauh antara yang diucapkan dan yang dilakukan, antara teks dan realitas, antara kegagahan simbolik dan kegagahan faktual. Dalam bahasa kalasastra, negeri ini menyerupai cermin retak: ia masih memantulkan cahaya, tetapi bayang-bayangnya pecah, melukai siapa pun yang terlalu dekat dan berharap terlalu dalam.
Negeri ini sedang mengalami devisit demokrasi yang parah. Meskipun pemilihan umum berlangsung teratur, prosedur dijalankan, dan legitimasi diproduksi melalui angka-angka partisipasi. Namun rakyat, sebagai demos— pemilik kedaulatan— sering kali hanya hadir sebagai latar.
Suara mereka dipungut, tetapi kritiknya diredam; aspirasi mereka dicatat, tetapi nasibnya diabaikan. Demokrasi menjelma menjadi panggung megah tempat elite saling bertukar peran. Sementara rakyat menunggu di bangku penonton, membayar tiket dengan kesabaran dan kegetiran.
Ruang publik dipenuhi kebisingan retorika dengan energi kebenaran yang terkuras. Argumen dikalahkan oleh sentimen, realitas digusur oleh viralitas. Yang benar tersingkir, yang palsu tersanjung. Pada pusaran ini, demokrasi berubah menjadi pasar gelap politik—di mana mafia uang dan jabatan bersenggama, di mana kebenaran dan kepalsuan berselingkuh. Pada titik inilah retorika hadir sebagai alat pemikat yang paling menggiurkan.
Lihatlah, hukum di negeri ini laksana kitab suci yang dibaca keras pada halaman tertentu, tetapi diselipkan diam-diam pada halaman lain. Hukum yang seharusnya menjadi bahasa keadilan, justru tumbuh menjadi bahasa kekuasaan. Penegakan hukum dijalankan dengan gagah berani, tetapi justru untuk melanggar hukum itu sendiri. Lantas, siapa yang mau percaya dengan langkah paradoks ini?
Simaklah, pendidikan dipuji sebagai jalan emas menuju peradaban. Gedung-gedung dibangun, kurikulum dirumuskan, dan angka-angka prestasi dipamerkan. Namun ruang belajar sering kali steril dari keberanian berpikir. Peserta didik dilatih patuh, bukan kritis; menghafal, bukan menggugat. Ilmu pengetahuan direduksi menjadi komoditas, bukan amanah pembebasan.
Di bawah logika industrial, pendidikan hadir menjadi mesin reproduksi ketimpangan. Akses timpang, birokrasi membebani guru, dan kreativitas tercekik oleh standar seragam. Sekolah dan kampus kita seperti taman yang rapi namun tak beraroma: indah dipandang, tetapi kehilangan daya hidup.
Pertumbuhan ekonomi dirayakan dengan grafik yang menanjak dan pidato optimistis. Namun di balik angka-angka itu, ketimpangan menganga. Kekayaan mengendap di puncak, sementara lapisan bawah berjuang mempertahankan hidup. Pembangunan melaju, tetapi keadilan tertinggal. Negara lebih sigap memfasilitasi akumulasi daripada memastikan distribusi.
Ekonomi yang tercerabut dari etika melahirkan paradoks kesejahteraan. Kerja keras dipuji, tetapi perlindungan sosial dipinggirkan. Pasar menjadi altar baru, dan manusia kerap dikorbankan demi efisiensi. Waktu bergerak seperti jam pasir: selalu jatuh ke sisi yang sama.
Negeri yang bertabur retotika, memang tidak pernah kekurangan kecerdasan, tetapi justru kelebihan kecerdasan sehingga rakyat selalu menjadi korban kecerdasan retorika itu. Yang sering absen adalah keberanian moral untuk menyelaraskan kata dan tindakan. Di sini, kritik sosial diberikan, bukanlah tanda kebencian, melainkan bentuk cinta yang menolak berkompromi dengan kemunafikan.
Anehnya, para aktivis kemanusiaan yang bersuara keras tentang kebenaran, justru diteror, diintimidasi, dan dihakimi sebagai pengkhianat dan pembuat drama palsu. Dan ketika kasus mereka terkuak, para penjilat berkemontar miring, “Orang yang mengaku diteror itu cuma rekayasa saja. Biar mereka bisa menyalahkan pemerintah. Gue sudah hapal triknya itu!” Inilah komentar orang-orang yang telah lama kehilangan nalar dan nurani.
Semoga negeri ini mampu menenun kembali harapan yang terputus, sembari menyulam benang kejujuran yang tercabik-cabik. Dari sana, semoga cahaya hikmah tak lagi menjadi pantulan retorika, melainkan nyala api yang benar-benar menghangatkan realitas yang paling menggigil.
Wallahu a’lam.[]
*) Hasan M. Noer; Editor buku “Kehampaan Spiritual Masyarkat Modern.”
Oleh: Hasan M. Noer*)
