Triple Helix Yang Patah?! Dengan Analisis “Porter’s Cluster” Atas Kegagalan Kolaborasi Program Mbg, Koperasi Merah Putih, Dan Dana Desa Di Pedesaan

Triple Helix Yang Patah?
Dengan Analisis “Porter’s Cluster” Atas Kegagalan Kolaborasi
Program Mbg, Koperasi Merah Putih, Dan Dana Desa Di Pedesaan

Oleh Dr. Laode Amijaya Kamaluddin

Tulisan terakhi dari tiga bagian tulisan ini yang sesungguhnya masih bisa di afirmasi oleh pemerintah daerah untuk menselaraskan program nasional yang berbasis di pedesaan. Sekalipun kita sama mengetahui bahwa kemiskinan di pedesaan tidak berdiri sendiri akan tetapi Iamerupakan resultante dari struktur ekonomi yang tidak saling menopang dan ironisnya, justru tiga program nasional yang berbasis di desa dirancang untuk membangkitkan ekonomi lokal, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Dana Desa, sering kali berubah menjadi tiga jalur terpisah yang tidak pernah bertemu di titik kesejahteraan rakyat kecil.

Bila ditinjau dari prespektif sosiologis, fenomena ini bukan sekadar masalah birokrasi, melainkan cermin bagaimana relasi kuasa pusat dan daerah tidak berpihak ke desa. Keterlibatan modal pihak ketiga, dan fragmentasi kebijakan pusat dan daerah membentuk wajah ketimpangan baru.

Secara factual ada tiga program Nasional saat ini yang betuk berbasis didesa dan seharusnya berdampaksepert “Dana Desa” (sejak 2014) pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran langsung ke desa untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Koperasi Merah Putih (di 2025) baru ada  program revitalisasi koperasi desa sebagai soko guru penggerak ekonomi kerakyatan.

Untuk program MBG juga (awal 2025) di turunkan sebagai program penyediaan makanan bergizi gratis dimana pengadaan bahan bakunya menyentuh sektor pertanian dan UMKM desa. Bila di lihat  dari ketiganya program nasional ini, tampak saling melengkapi dalam narasi resmi. Sebagai permodalan Dana Desa bertindak untuk menyediakan modal kerja dan infrastruktur, sedangkan Koperasi Merah Putih menjadi simpul distribusi yang menyumbang kepada MBG menjadi permintaan pasar (demand) baru bagi petani dan UMKM lokal.

Idealnya, kita akan melihat pergerakan ekonomi desa bergairah seperti roda yang berputar bersama. Meskipun kenyataan di Lapangan hal ini merupakan  Konflik Kepentingan dan Mall administrasi lihat Riset lapangan dan laporan KPK (2023–2025)* menunjukkan adanya pola berulang yang tumpang tindih kewenangan termasuk kebijakan Koperasi Merah Putih yang kerap dibentuk tanpa konsultasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah ada, sehingga terjadi dualisme kelembagaan.

Selain dari pada itu juga sering terjadi Privatisasi terselubung, dimana  Pengadaan dapur  MBG didominasi penyedia dari luar desa (vendor Jakarta, Surabaya, atau perusahaan afiliasi pejabat), sehingga bahan baku lokal tidak terserap. Dana Desa tersedot ke program nasional dan banyak kepala desa melaporkan bahwa APBDes terpaksa direfocusing untuk menyokong program MBG dan Koperasi Merah Putih, sehingga inisiatif lokal mandiri kehilangan ruang.

Mall administrasi (maladministration)  sebagai Prosedur verifikasi yang rumit, aplikasi yang berulang kali error, dan birokrasi yang berlapis membuat desa 3T (terdepan, terluar, tertinggal) praktis tidak mampu menyerap program nasional ini secara utuh wal hasil, ekonomi desa stagnan, alih-alih bergairah.

Mari kita Analisa dengan menggunakan ‘Teori  Porter’s Cluster’, dengan pertanyaan konklusi sementara,  Mengapa Sinergitas Tidak Terjadi?.  Padahal Michael Porter dalam The Competitive Advantage of Nations (1990) memperkenalkan model pendekatan Diamond Model yaitu, empat determinan yang menentukan apakah suatu klaster industri mampu bersaing;

1. Faktor Input (Factor Conditions) Pada aspek kapasitas produksi desa sangat ditentukan oleh tenaga kerja, modal, infrastruktur, dan pengetahuan. Di desa 3T, semua determinan ini sangat lemah. SDM terbatas, modal sosial rendah, infrastruktur digital nyaris tidak ada. Ketika MBG, Koperasi, dan Dana Desa tidak tidak melakukan pembangunan kapasitas lokal melainkan hanya “menurunkan” paket program, maka akan tetap kosong  dimana klaster tidak punya pemain lokal yang kompeten.
2. Kondisi Permintaan (Demand Conditions) sejatinya MBG harus menjadi anchor demand sebagai pembeli raksasa yang menyerap produk desa. Namun karena vendor dari pusat memenangkan tender, permintaan pasar tidak pernah terjadi dan sampai ke petani atau UMKM desa. Petani lokal menjadi penonton, bukan pemain. Permintaan yang ada bersifat captive (terkurung), bukan kompetitif.
3. Industri Terkait dan Pendukung (Related & Supporting Industries) Kebijakan Koperasi Merah Putih seharusnya menjadi industri pendukung bagi MBG (penyedia bahan), dan Dana Desa menjadi penyedia dana bagi keduanya. Namun realitasnya, koperasi berdiri tanpa jaringan (tidak terhubung dengan BUMDes, BUMD, atau pasar tradisional), dan program-programnya tidak memiliki supply chain linkage. Klaster yang sehat sangat membutuhkan koneksitas horizontal (antar usaha sejenis) dan koneksi vertikal (antara hulu–hilir). Ketiganya ada, tetapi masih berdiri sendiri-sendiri, bukannya sebagai satu klaster yang utuh.
4. Strategi, Struktur, dan Persaingan (Firm Strategy, Structure & Rivalry) Di desa, struktur usaha didominasi BUMDes dan koperasi lemah (lemah modal, lemah manajemen). Persaingan sehat seharusnya muncul ketika ketiga program saling memaksa antara Koperasi Merah Putih mengalahkan BUMDes dalam distribusi MBG, atau sebaliknya, sehingga terjadi peningkatan kualitas karena rivalitas.

Namun yang terjadi justru sebaliknya, ketiga program tersebut diatas menjadi monopoli pemerintah yang tidak membuka ruang kompetisi, dimana vendor pusat sebagai pemenang tunggal. Peran Pemerintah (Government) menurut Porter menambahkan bahwa, pemerintah sebagai variabel eksternal yang bisa memperkuat atau menghancurkan klister, dalam kasus ini pemerintah nampak memperbesar klaster (lewat anggaran besar) sehingga dapat mematikan otonomi lokal lewat sentralisasi desain program. “Top-down cascade” ini gagal menghormati kearifan lokal (local wisdom) dan kapasitas intrinsik desa.

Dalam perspektif Sosiologis, mengapa penduduk desa termiskin  paling terdampak, menurut kaca mata sosiologi ‘Pierre Bourdieu,’ bahwa desa miskin memiliki modal ekonomi (uang), modal sosial (jejaring), modal budaya (keterampilan), dan modal simbolik (kedekatan dengan birokrasi) yang semuanya lemah. Ketika tiga program nasional dirancang dari pusat tanpa adaptasi terhadap struktur modal ini, hasilnya adalah reproduksi ketimpangan sehingga penerima manfaat hanya desa yang sudah “melek birokrasi” dan punya akses ke vendor pusat. Kasus-kasus korupsi MBG dan Koperasi Merah Putih (seperti yang diungkap beberapa media investigasi 2025)* juga menunjukkan apa yang ‘Robert Merton’ sebut anomie , yaitu ketika tujuan (penyejahteraan) tidak lagi bisa dicapai lewat cara yang sah, maka cara-cara menyimpang (kolusi, markup harga, main proyek) menjadi “solusi” yang dianggap lumrah.

KesimpulanDilihat dari Porter’s Cluster Analysis, ketiga program ini bukan tidak memiliki potensi, ketiganya memiliki semua determinan yang dibutuhkan. Yang hilang adalah koneksi antar determinan, input factors tidak ditingkatkan karena Dana Desa tersedot, demand tidak terserap karena vendor pusat, industri pendukung tidak diperkuat karena Koperasi berdiri sendiri.

Hasilnya, bukan klaster ekonomi yang terbentuk, tetapi ekonomi kluster semu yang hanya bergerak saat ada pencairan anggaran dari Jakarta. Secara sosiologis, kegagalan ini adalah cerminan bagaimana negara membangun ekonomi terfragmentasi di desa,  bukannya ekonomi desa yang berdiri di atas kaki sendiri, melainkan ekonomi desa yang berdiri di atas tumpukan program nasional yang tidak pernah benar-benar menyentuh desa. Solusinya mungkin bukan menambah program keempat atau kelima, melainkan menyulap ketiga program ini menjadi satu klaster hidup, dengan desain yang bertumpu pada kapasitas lokal, libatkan koperasi desa dan BUMDes sebagai prime mover, dan tutup ruang bagi vendor eksternal yang mengambil margin dari kemiskinan desa.LAK