“Revitalisasi Kebudayaan Leluhur”
Merupakan Upaya Menjaga Identitas Dan Keberagaman Bangsa
Oleh: Laode Amijaya Kamaluddin
Indonesia, dengan kekayaan sejarah dan budaya yang begitu beragam, memiliki warisan berharga dari kerajaan-kerajaan dan kesultanan yang pernah berdiri megah. Upaya untuk menghidupkan kembali budaya-budaya leluhur inilah yang sering disebut “revitalisasi kebudayaan”, Jadi langkah dan cara ini sejatinya pemerinta mengambil peran nyata mengawal setiap prosesi kebudayaannya sesuai dengan tata kelola yang baik dan benar, sehingga kehadiran pemerintah dalam langkah untuk mewujudkan revitalisasi ditengah bauran kebangsaan yang patut diapresiasi.
Namun, dalam perjalanannya, seringkali kita menghadapi tantangan yang cukup kompleks, salah satunya adalah munculnya dualisme kepemimpinan Raja dan kesultanan. Klaim keabsahan ini akan menjadi runyam manakala pemerintah daerah tidak tegas dalam manjaga warisan turunan yang saling bertentangan dan ketidak netralan dan ketidak tauan apalagi ada interes pribadi maka salah satu faktor utama yang menghambat proses revitalisasi kebudayaan bisa jadi pemerintah daerah ikut menyumbang atas kekacauan tersebut.
Tulisan ini sengaja saya turunkan untuk membahas fenomena dualisme kepemimpinan dalam kesultanan dan kerajaan di beberapa daerah di Nusantara, khususnya dalam konteks klaim keabsahan turunanpara raja-raja dan kesultanan di seluruh indonesia. Fenomena ini seringkali terjadi “pemaksakan sejarah” diantara sesame saudara atau pemilik keturunan asli dimana upaya pelestarian budaya yang asli atau sah menurut para meter budaya setempad menjadi dari makna substansial akar kebudaya leluhur, Hal lain perlu di upayakan adanya pelestarian yang serius dari berbagai pihak entah pemerintah, pemangku adat atau masyarakat setempat sebagai stakecholder untuk menjaga semangat kolektif dalam keutuhan berbangsa berbingkai Bhineka tunggal ika.
Dibeberapa daerah kesultanan dan kerajaan sering terjadi dualisme dan satu sama lain selalu mengklain keabsahannya sesuai garis turunan, sejati disaat sekarang ini bisa jadi semakin kaburnya implementasi untuk mengaktualkannya kembali dalam bingkai pelestarian dan budaya agar akar sejarah riwayat kerajaan dan kesultanan di nusantara tidak hilang atau “dihilangkan jaman” apabila masyarakat dan pemerintah tidak peduli untuk merevitalisasi warisan kebudayaan leluhur ditengah masifnya teknologi internet, yang disatu sisi bisa jadi menyimpang dari kesejarahan atau hoax dan sangat membutuhkan kehadiran pemerintah untuk menetralisir sekaligus dapat meluruskan kembali dan menyebarkannya untuk menjaga akar budaya leluhur yang begitu besar dan berharga.
Dualisme kepemimpinan dalam kesultanan dan kerajaan di Nusantara merupakan fenomena kompleks yang telah berlangsung selama berabad-abad. Persoalan ini semakin rumit dengan adanya klaim keabsahan turunan yang saling bertentangan. Di era modern, di tengah gempuran informasi digital yang cepat dan mudah diakses, permasalahan ini semakin sulit diatasi, oleh karena itu perlu untuk mencari jalan keluar permasalahanseperti ini untuk tetap menjaga keutuhan warisan budaya leluhur.
Saya ingin menyumbang pandangan, menyampaikan Saran, atau solusi dan upaya mitigasi dalam mengatasi permasalahan agar permasalahan dualisme kepemimpinan seperti ini tidak perlu terjadi dan peran pemerintah daerah harus bisa menfasilitasi komunikasi yang tersumbat ini asumsi saya ya, dan bagaimana peran pemerintah untuk tidak menjadi bagian dari masalah, maka mekanisme upaya memaksimalkan revitalisasi kebudayaan menjadi tugas yang harusnya serius ditangani apalagi dalam periode pemerintahan Prabowa-Gibran menghadirkan kembali kementerian Kebudayaan sebagai bentuk afirmasi pemerintahan pusat dalam menseriusi urusan kebudayaan disinilah pemerinta daerah harus cerdas mdalam memilih dan memilah issu, Ada beberapa beberapa saran dan langkah-langkah yang dapat dilakukan yang perlu dialamatkan kepada pemerintah daerah, antara lain :
- Pemerintah dipandang perlu menfasilitasi para pemerhati buday dan perguruan tinggi bersama lembaga masyarakat adat untuk melakukan penelitian sejarah yang mendalam dan objektif dengan mengungkap fakta-faktaPemerintah harus hadir yang sebenarnya.
- Pemerintah harus hadir untuk menfasilitasi dialog dan Mediasi para pihak kalaupun itu sudah tidak kondusif keadaannya yang memaksa dan mengancam ketentraman masyarakat umum, sehingga pemerintah diwajibkan memfasilitasi dialog antara kelompok-kelompok yang bersengketa untuk mencari titik temu dan solusi bersama untuk kemaslahatan masyarakat daerah setempat.
- Mari kita melihat fenomena diatas dalam prespektif yang luas dimana peristiwa semacam diatas merupakan apresiasi masyarakat adat dalam upaya melestarikan budaya leluhur tentu dengan kearifan lokal Buton “pobinci binci kulit, Pomaemaeaka“ dan menjadi bingkai dan sekaligus rujukan untuk menyelesaikan sengketa dualism gina memperkuat lembaga adat dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta menyelesaikan konflik internal.
- Prespektif untuk melihat fenomena diatas menjadi bentuk penguatan atas kepedulian yang tinggi dalam Peningkatan Literasi Sejarah dan Budaya maka opemerintah harus hadir dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sejarah dan budaya melalui pendidikan formal maupun nonformal.
- Disituasisekarang ini kita tidak bis menolak hal baru seperti masifnya dalam memanfaatan Teknologi Informasi dimana sitiap kita sebagai masyarakat setiap permasalahan tidak dapat kita menganggapnya angsih urusan internal pada setiap urusan yg menyangkut hajat hidup masyarakat publik. Olehnya itu penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi yang benar dan akurat tentang sejarah dan budaya, serta memfasilitasi komunikasi antar masyarakat budaya.
- Disinilah Peran Pemerintah mengambil ”angka kuda catur” penting dalam memfasilitasi dialog, memberikan perlindungan hukum, dan mendukung upaya pelestarian budaya leluhur.
Revitalisasi kebudayaan merupakan upaya yang sangat penting untuk menjaga identitas dan keberagaman bangsa. Namun, tantangan seperti dualisme kepemimpinan harus diatasi agar upaya tersebut dapat berjalan efektif. Dengan melakukan penelitian sejarah yang komprehensif, dialog yang konstruktif, dan peran aktif pemerintah, kita dapat menjaga kelestarian budaya dan sejarah bangsa.LAK
