Mitigasi Krisis Pangan
Di Awal Periode Kabinet Pabowo-Gibran
OLEH :AJK| Amijaya Kamaluddin
Indonesia menghadapi tantangan serius dalam ketahanan pangan, terutama di sektor pertanian. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, negara ini masih bergantung pada impor, seperti beras, untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kedaruratan sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanian menjadi penghalang utama dalam mengoptimalkan potensi ini. Untuk mengatasi krisis pangan, penting bagi pemerintah dan calon pemimpin untuk mengintegrasikan visi dan misi mereka dengan pemberdayaan sektor pertanian. Semester kedua tahun 2024 hingga awal tahun 2025, akan menjadi periode yang krusial bagi Indonesia. Sejumlah peristiwa besar akan beriringan, mulai dari perayaan kemerdekaan di IKN, pelantikan presiden baru, hingga pilkada serentak. Kondisi iklim yang cenderung kering juga akan berdampak pada sektor pertanian dan harga pangan.
Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seharusnya mampu menjadi salah satu negara yang mandiri dalam hal ketahanan pangan. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa sektor pertanian di Indonesia sedang menghadapi krisis yang serius. Kedaruratan sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanian, ketidakmampuan sektor ini untuk menjamin kehidupan yang layak bagi petani, serta ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan pangan, terutama beras, menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Di tengah maraknya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, visi dan misi para calon pemimpin seringkali mengabaikan isu penting ini. Oleh karena itu, penting untuk membahas langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mengatasi krisis pangan dan mewujudkan cita-cita negara kesatuan yang melindungi warganya.
Kedaruratan SDM di bidang pertanian akan menjadi problem masadepan sebagai salah satu masalah utama yang dihadapi sektor pertanian di Indonesia, adalah kurangnya SDM petani yang terampil dan berpendidikan. Banyak petani yang masih menggunakan metode tradisional dalam bertani, yang tidak lagi efektif di era modern. Selain itu, pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk petani sering kali diabaikan. Hal ini menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan teknologi baru yang dapat meningkatkan hasil panen.
Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya sistematis dalam meningkatkan kapasitas SDM di sektor pertanian. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mengembangkan program pelatihan yang relevan bagi petani. Selain itu, penyuluhan Peta Jalan (Road Map) dibidang pertanian yang berbasis teknologi juga perlu diperkenalkan untuk membantu petani mengadopsi praktik pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Hal lain yang di hadapi para petani adalah ketidakmampuan sektor pertanian saat ini untuk diandalkan sebagai faktor yang di andalkan dalam menjamin ketahanan ekonomi rumah tangga.
Sektor pertanian seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, namun kenyataannya banyak petani yang hidup dalam kemiskinan. Pendapatan yang rendah dan biaya produksi yang tinggi membuat banyak petani kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini diperparah dengan fluktuasi harga komoditas pertanian yang tidak menentu, yang sering kali merugikan petani.
Pemerintahan Prabowo Gibran perlu mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satunya adalah dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap pasar, termasuk memfasilitasi petani dalam menjual produk mereka dengan harga yang adil. Selain itu, dukungan finansial seperti kredit mikro dan asuransi pertanian juga sudah harus berpihak kepada petani dengan meregulasi kebijakan yang dapat membantu petani dalam mengelola risiko dan meningkatkan pendapatan mereka.
Tata kelola dibidang pertanian yang menyebabkan ketergantungan pada Impor khususnya beras sudah harus di deregulasi karena dimasi 10 tahun terakhir arah kebijakannya terlalu berpihak kepada impor dalam memenuhi pasokan cadakan pangan pemerintah.
Ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan pangan, terutama beras, adalah masalah yang harus segera diatasi. Meskipun Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas, banyak petani yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional. Hal ini menyebabkan pemerintah terpaksa melakukan impor secara masif untuk mengatasi kelangkaan pangan.
Untuk mengurangi ketergantungan ini, pemerintah harus fokus pada pengembangan pertanian lokal. Investasi dalam infrastruktur pertanian, seperti irigasi dan jalan, sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi produksi. Selain itu, perlu ada insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi, seperti subsidi pupuk dan benih unggul.
Dalam menghadapi krisis pangan yang akan datang, Indonesia harus mengambil langkah-langkah proaktif. Ini termasuk memperkuat sistem pertanian berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan lokal, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi produk lokal.
Program-program seperti pertanian organik, agroforestry, dan pemanfaatan teknologi pertanian modern dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian. Dengan melibatkan masyarakat dalam program-program ini, kita dapat menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya ketahanan pangan.
Dengan meningkatkan kualitas SDM di bidang pertanian, mengurangi ketergantungan pada impor dan memprioritaskan ketahanan pangan dalam mewujudkan cita-cita negara kesatuan yang melindungi warganya, maka pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bisa berkolaborasi dalam teori model “ threeple helix” terwujud bentuk bekerja sama untuk menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan dan inklusif, sehingga setiap warga negara dapat menikmati akses terhadap pangan yang cukup dan berkualitas. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat memastikan bahwa Indonesia tidak hanya mampu bertahan dalam menghadapi krisis pangan, tetapi juga dapat menjadi negara yang mandiri dan sejahtera serta negaranya berdaulat pangan.LAK
