Pelaksanaan pileg dan pilpres 2024 telah usai dan cawe cawe presiden nampaknya sudah reda tapi masih terasa atmosfirnya dikarenakan adanya tafsir KPU yang ambigu dan Nampak berbau konspirasi yang merubah persyaratan calon peserta pilkada bagi cakada dihitung berusia 30 terhitung sejak pelantikan pada tingkatan Gubernur dan wakilnya bukan pada saat mendaftar, hal ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat politik maupun pada masyarakat pemerhati perpolitikan di negeri ini.
Saya ingin berimajinasi dalam pikiran konspirasi, dalam berfikir konspiratif dan saya menggaris bawahi dengan pengertian tersebut adalah suatu bentuk pemikiran yang cenderung mencari-cari dan percaya pada adanya konspirasi atau rencana jahat yang tersembunyi di balik suatu peristiwa atau kejadian. Orang yang berpikir konspiratif seringkali tidak percaya pada informasi resmi atau mainstream, dan lebih cenderung mempercayai teori-teori konspirasi yang tidak didukung oleh bukti yang kuat. Mereka seringkali merasa bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menyembunyikan informasi penting atau melakukan tindakan tertentu untuk kepentingan mereka sendiri. Hal ini dapat menyebabkan mereka menjadi skeptis terhadap berbagai hal dan mudah terpengaruh oleh teori-teori konspirasi yang tidak masuk akal.
Oleh karena itu konspirasi yang terjadi dalam pilpres tahun 2024 akan carry over kedalam pilkada serentak Indonesia, sebagai sebuah skenario politik yang harus dicermati dengan seksama oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan potensi terjadinya manipulatif dalam proses pemilihan umum yang dapat mengarah pada tewujudnya politik dinasti dikemudian hari, mungkin sebagian orang akan menganggap masih jauh tahun pemilu tahun2029.
Yang perlu menjadi stressing yang dicermati adalah, aroma konspirasi ini sudah dimulai dari pilpres 2024. Dengan adanya carry over rencana konspirasi dalam pilkada serentak, sedangkan calon kandidat yang mendapat dukungan dari pemerintahan terutama dari rencana pemerintahan selaku Presiden yang cawe cawe sebagai pemenang pemilu presiden 2024. Perlu di noted bahwa situasi lalu tersebut merupakan manifestasi dari rencana besar suksesi 2029. Dari sini kemudian akan mempengaruhi hasil pemilihan umum kepala daerah di tingkat lokal.
Dalam skenario politik ini, terdapat beberapa potensi terbentuknya politik dinasti di Indonesia. Politik dinasti merupakan praktik di mana kekuasaan politik diwariskan dari satu keluarga atau golongan ke keluarga atau golongan lainnya. Dengan adanya dukungan dari pemerintahan, calon kandidat yang berasal dari keluarga politik tertentu akan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pilkada. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam satu kelompok atau keluarga politik, yang pada akhirnya dapat merugikan demokrasi dan keberagaman politik di Indonesia.
Untuk mewujudkan rencana konspirasi ini, terdapat beberapa langkah yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan keterterlibatannya. Pertama, pemerintahan dapat menggunakan berbagai cara untuk mempengaruhi proses pemilihan umum, seperti merubah persyaratan peserta kontestasi cakada, pemalsuan hasil suara, intimidasi terhadap pemilih, atau jual beli suara. Selain itu, pemerintahan juga dapat memberikan dukungan finansial dan politik kepada calon kandidat yang diinginkan, sehingga calon tersebut memiliki keunggulan dalam persaingan politik.
Selain camput tangan behin pemerintahan, calon kandidat juga harus dapat menggunakan berbagai strategi untuk memenangkan pilkada. Salah satu strategi yang mungkin dilakukan adalah dengan memanfaatkan kedekatan dengan TNI dan Polri sebagai instrumen yang menonjol dalam politik Indonesia. Dengan dukungan dari TNI dan Polri, calon kandidat termasuk se afiliasi dengan pemerintahan yang menang dalam pilpres 2024 juga dapat memperoleh keamanan dan perlindungan selama kampanye dan pemilihan umum, serta bisa jadi mendapatkan dukungan logistik dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk memenangkan pilkada.
Dalam konteks konspirasi ini, peran apparat TNI dan Polri menjadi sangat penting dalam menentukan hasil pemilihan umum. Keterlibatan aparat dalam politik dapat secara factual dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merusak netralitas institusi keamanan. Oleh karena itu, masyarakat perlu mencermati peran TNI dan Polri dalam pilkada serentak Indonesia, serta mengawasi setiap tindakan yang dapat merugikan proses demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum.
Secara keseluruhan, konspirasi pilpres 2024 yang akan berdampak pada pilkada serentak Indonesia merupakan sebuah ancaman serius bagi demokrasi dan keberagaman politik di Indonesia. Masyarakat perlu waspada dan mengawasi setiap langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konspirasi ini, serta bersikap kritis terhadap manipulasi dan kecurangan dalam proses pemilihan umum. Hanya dengan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat, konspirasi ini dapat diungkap dan dicegah, sehingga demokrasi di Indonesia tetap terjaga dan berjalan dengan baik.
Oleh : DRLAK
